Permohonan Prapid Penyitaan Aset Muflihun Dikabulkan

kabarmelayu.comPEKANBARU– Hakimtunggal Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengabulkan permohonanpra peradilan (Prapid) eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau, Muflihun, terkait penyitaan aset dalam perkara dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Riau.

Dalam sidang yang digelar di ruang Kusuma Atmadja PN Pekanbaru, hakim tunggal Dedi, SH, MH mengabulkan sebagian permohonan eks Sekwan DPRD Riau terhadap Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau.

Permohonan prapid yang dikabulkan hakim yakni satu unit rumah di Perumahan Alam Almu'mainnah, Jalan Sakuntala Pekanbaru dan satu apartemen yang terletak di Nagoya City, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
• SPKN Ungkap Kejanggalan di Sentra Abiseka Rumbai, Urus Bantuan Sampai Maluku hingga Perusahaan Fiktif

Hakim menilai penyitaan kedua aset tersebut tidak sesuai hukum sehingga aset tersebut harus dikembalikan kepada pemohon.

Ahmad Yusuf, Ketua Tim Kuasa Hukum Muflihun usai persidangan mengatakan, pihaknya menghormati dan mengapresiasi keputusan hakim yang dianggap sebagai kemenangan atas keadilan.

Baca Juga:

• SPKN Sorot Penganggaran Ulang 8 Paket Pengawasan Rekontruksi Jalan di PUPR-PKPP Riau 2026
• SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD

''Pada intinya obyek perkara yang kami mohonkan. Alhamdulillah, diterima majelis hakim yang mulia,'' tuturnya dikutip Gegas.co.

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

SPKN Ungkap Kejanggalan di Sentra Abiseka Rumbai, Urus Bantuan Sampai Maluku hingga Perusahaan Fiktif

SPKN Sorot Penganggaran Ulang 8 Paket Pengawasan Rekontruksi Jalan di PUPR-PKPP Riau 2026

SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD

Tragedi Inovator di Pusaran Kekuasaan: Menggugat State-Crime terhadap Nadiem Makarim

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Resmi Diluncurkan