Penggeledahan KPK Lagi, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau Tutup Total

kabarmelayu.comPEKANBARU - Penggeledahan kantor-kantor Pemprov Riau terus berlanjut. Hari ini, tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali menggeledah gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Pekanbaru, Selasa (11/11/2025).

Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari pengungkapan kasus yang menjerat Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M. Arief Setiawan. Arif yang sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pekan lalu.

Penggeledahan oleh KPK dilakukan secara tertutup dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Situasi sekitar gedung juga steril dari kegiatan perkantoran. Di depan kantor, delapan mobil hitam terparkir rapi.

Baca Juga:

• Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara
• Korupsi KUR, Seorang Karyawan BRI Pinggir Divonis Empat Tahun Penjara

Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar gedung. Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK mengenai hasil penggeledahan maupun temuan yang berhasil diamankan dari lokasi.

Sebelumnya, pada Senin (10/11/2025) kemarin, tim KPK melakukan penggeledahan Kantor Gubernur Riau. Di lokasi ini, tim membawa tiga koper besar diduga berisi dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Baca Juga:

• Mahfud MD Setuju Koruptor Kelas Kakap Divonis Mati
• Audit BPK Rampung, Kerugian Dugaan Korupsi Dana CSR PT SPRH Rp13 Miliar

Usai penggeledahan itu, tim juga membawa Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi dan Kabag Protokol Raja Faisal.

KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan fee proyek dan pemerasan di PUPR Riau. Selain Kadis PUPR M. Arief Setiawan, KPK juga telah menahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam.

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara

Korupsi KUR, Seorang Karyawan BRI Pinggir Divonis Empat Tahun Penjara

Mahfud MD Setuju Koruptor Kelas Kakap Divonis Mati

Audit BPK Rampung, Kerugian Dugaan Korupsi Dana CSR PT SPRH Rp13 Miliar

Abdul Wahid Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Kades Buluh Nipis Disorot, Berbagai Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa Mencuat