Penanganan TNTN Butuh Dukungan Bersama

kabarmelayu.comPEKANBARU- Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau bersama Satuan tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menempuh berbagai langkah dalam menangani persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Mulai dari perbaikan tata kelola hingga pendekatan kepada masyarakat, seluruh proses disebut telah dijalankan secara bertahap.

Kaderismanto menyampaikan bahwa di tingkat daerah telah dibentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2E) TNTN sebagai wadah koordinasi lintas sektor.

Tim ini bertugas mengawal proses penyelesaian persoalan TNTN, termasuk pendekatan persuasif kepada masyarakat yang bermukim di dalam kawasan.

Baca Juga:

• Jalan Kuala Cenaku-Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Truk Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha
• PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri

"Apa yang terjadi sebenarnya pada hari ini, mulai dari tata kelola sampai kita di daerah sudah membentuk TP2E TNTN dan langkah pendekatan, semua sudah dilakukan. Apa yang diharapkan masyarakat sudah kita lihat didepan mata, bahwa masyarakat butuh kepastian hukum," katanya di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (22/12/2025).

Dijelaskan, aspirasi utama masyarakat kini semakin jelas, yakni kebutuhan akan kepastian hukum. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah warga yang memilih mengikuti skema relokasi disiapkan pemerintah.

Baca Juga:

• T. Azwendi: Media Bukan Sekadar Mitra
• PLN Didorong Perkuat Layanan Daerah Pesisir dan Kepulauan

"Ini dibuktikan dengan sudah tiga ribu lebih kepala keluarga yang mendaftar relokasi. Artinya, masyarakat yang ingin hidup lebih baik jumlahnya besar," jelasnya.

Diungkapkan, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya harapan terhadap skema penyelesaian yang ditawarkan. Namun, proses tersebut tetap memerlukan kehati-hatian mengingat tahapan yang panjang dan kompleks.

Kaderismanto menekankan pentingnya penyelarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menambahkan bahwa seluruh pihak pada prinsipnya telah sepakat dengan arah kebijakan yang ditempuh, meski pelaksanaannya membutuhkan waktu.

"Kemudian, tentu memang ini harus diselaraskan dengan yang sudah kita jalankan di Provinsi Riau ini. Semua pihak sudah setuju, karena ini tahapannya begitu panjang," ungkapnya.

Diterangkan, melalui rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat. Ia berharap masukan dari daerah dapat menjadi catatan strategis bagi KemenHAM dalam menyampaikan laporan kepada DPR RI, khususnya Komisi XIII.

"Saya kira rapat ini jadi penting agar bisa menjadi catatan Pak Dirjen. Kami tentu di Provinsi Riau ini berharap ada dukungan agar memang semua hal yang kami hadapi mudah-mudahan dapat menjadi catatan yang tentu bisa dijelaskan oleh Pak Dirjen nanti bersama kawan-kawan DPR RI Komisi XIII," terangnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Riau itu menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar proses penyelesaian TNTN dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Ia juga berharap ketersediaan lahan relokasi dapat segera dipastikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Artinya kami tentu minta dukungan. Semoga apa yang sudah dilakukan tim ke depan bekerja dengan cepat dan mudah-mudahan lahannya juga tersedia," pungkasnya.

Jalan Kuala Cenaku-Rumbai Jaya Rusak Diduga Akibat Truk Batu Bara, DPRD Riau Bakal Panggil Pengusaha

PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri

T. Azwendi: Media Bukan Sekadar Mitra

PLN Didorong Perkuat Layanan Daerah Pesisir dan Kepulauan

Pergantian Pimpinan Fraksi Golkar DPRD Riau, Imustiar Gantikan Nalladia Ayu

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka