Sepakat! Kecamatan Pulau Burung Tuntaskan Tapal Batas Desa, Jadi Percontohan di Inhil
kabarmelayu.com,INHIL Upaya penataan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, patut diapresi
Pemerintahan
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Komandan Satgas Udara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau, Marsma Henri Alfiandi meminta agar penanganan kebakaran lahan dilaksanakan secara totalitas. Ia juga meminta agar kewenangan dan tanggung jawab penyegelan lahan terbakar diperluas tidak hanya merupakan kewenangan Polri.
Permintaan kewenangan itu disampaikan Danlanud Roesmin Nurdjadin Pekanbaru, karena selama ini penegak hukum (polisi-red) tidak begitu aktif dalam membantu pemadaman diarea lahan dan hutan yang terbakar.
"Maksud totalita, saya ingin konsep bahwa Manggala Agni, BPBD, TNI ataupun Satpol PP diberikan kewenangan lebih untuk menyegel lahan-lahan yang terbakar saat ini. Kita telah lakukan pemboman air, tim darat juga sudah bekerja keras, namun penagak hukum malah tidak ada melakukan police line terhadap lahan yang terbakar," kata Danlanud dalam Rakor Karhutla bersama Gubernur Riau, Kepala BNPB di Satgas Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Minggu (28/8/2016).
Baca Juga:
Menurutnya, selama ini lahan yang sudah terbakar dibiarkan saja harus menunggu beberapa bulan baru dipasangi garis police line. Baiknya, Satgas yang memadamkan lahan usai dipadamkan langsung memasang police line.
"Mau saya itu, lahan terbakar kita berhak menyegelnya. Nanti kita buatkan hasil laporannya yang diteken Satgas. Lantas kita serahkan ke Polri untuk penyelidikannya," kata Henri.
Baca Juga:
Henri Alfiandi merasa aneh, pelaku pembakar lahan di Riau tidak ada efek jera. Sehingga setiap tahun kebakaran lahan dan hutan terus saja terjadi.
"Satgas Udara kemarin bertindak tegas contohnya di kawasan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo). Begitu kita tindak tegas, di kawasan itu tidak ada lagi terjadi kebakaran lahan. Silahkan cek. Itu kita tindak tegas agar ada efek jeranya," tegas Henri.
Apa yang dimaksud Henri Alfiandi adalah, Satgas udara pernah melakukan pembakaran terhadap barak ilegal yang ada di tengah kawasan TNTN. Saat itu kita langsung ratakan dengan cara dibakar.
Dengan adanya tindakan tegas Satgas menyegel lahan nantinya akan ada efek jera terhadap pelaku pembakar. Pemilik lahan diserahkan ke pihak kepolisian untuk selanjutnya disidik.
"Ya terserah polisinya nantinya. Mau bermain sama polisinya terserahlah, pokoknya ada efek jeranya. Entah itu lahannya selama setengah tahun tak boleh diolah atau bagaiman terserah saja. Kalimat bermain pakai tanda kutip ya," kata Henri yang disambut gelak tawa perserta rapat yang hadir. (dzs/rec)
kabarmelayu.com,INHIL Upaya penataan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, patut diapresi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, resmi melaunching logo Hari Ulang Tahun (HUT) Pekanbaru Ke242, Kamis
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKSEL Sidang perdana perkara praperadilan Nomor 67/Pra.Pid/2026/PN Jkt.Sel yang diajukan oleh Wiwik Setiawati terhadap
Hukrim
kabarmelayu.com,BANYUASIN Nestapa mendalam sedang menggelayuti 320 Kepala Keluarga (KK) peserta Program Transmigrasi di UPT/SP 2 Desa Air
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Informasi yang menyebut seorang pelaku prank pocong diamankan polisi di Kecamatan Kulim Pekanbaru, dipastikan ta
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jemaah haji asal Desa Pulau Payung Kabupaten Kampar yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) BTH 10, Muham
Muslim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh Tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti, SKM, M. Kes, menghadiri kegiatan advokasi ke
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPRD Riau, Samsuri Daris ST MT, menegaskan bahwa pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah P
Parlemen
kabarmelayu.com,DINAMIKA di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai titik kulminasi baru menyusul keputusan pemerintah untuk mencopot Dadan
Sosial