Indonesia Menuju Jurang?
Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk Menakar Akurasi Laporan The E
Politik
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat sekitar 21.173 desa atau 28,2 persen dari total 74.953 desa di Indonesia masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
"Dari 74.953 Desa yang ada masih ada 3.540 desa yang sangat tertinggal dan 17.633 desa yang tertinggal. Pekerjaan rumah masih sangat berat untuk beberapa tahun ke depan, " jelas Wakil Menteri Desa PDTT Budie Arie Setiadi seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).
Salah satu tantangan pembangunan desa, katanya, terletak pada minimnya akses listrik dan internet. Saat ini, masih ada 433 desa tanpa listrik dan 13.577 desa yang belum memiliki akses internet.
Baca Juga:
Dalam upayanya memberdayakan penduduk desa, pemerintah katanya, terus meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen sosial ekonomi untuk pembangunan desa.
"BUMDes adalah instrumen sosial ekonomi bagi warga desa untuk maju. Saat ini baru 18.195 BUMDes yang sudah di-profiling. Dan saat ini sudah ada 4.651 BUMDES yang sudah masuk klasifikasi maju," tuturnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan, mayoritas sebaran daerah tertinggal tersebut berada di Indonesia Timur atau sebanyak 84 persen. Jika dihitung dalam kabupaten/wilayah, ada 102 wilayah tertinggal dari 122 wilayah yang berada di bagian timur Indonesia. Artinya, hanya 20 wilayah tertinggal saja yang ada di Indonesia bagian Barat dan Tengah.
"Sampai hari ini terdapat 122 Kabupaten atau daerah tertinggal yang 84 persen di antaranya atay 102 Kabupaten ada di kawasan Timur. Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia," terangnya.
Tercatat masih ada 433 kabupaten di Indonesia Timur yang belum dialiri setruman listrik. Rincinya, 325 kabupaten ada di Papua, 102 di antaranya di Papua Barat, 5 kabupaten di NTT dan satu kabupaten di Maluku.
Sementara, dari 14.265 desa yang mengecap fasilitas listrik, baru 54 persen yang menggunakan jasa PLN. Sisanya sebesar 19,6 persen menggunakan aliran listrik mandiri, 23,2 persen non-PLN dan 3 persen lainnya belum berlistrik.
"Dari Peta Kelistrikan di 14.265 desa register Maluku Papua Nusa Tenggara di mana PLN baru 54 persen, sementara yang mandiri (LTSHE) dan non PLN dan ada 3 persen yang belum berlistrik," imbuh Budie.
Untuk akses internet, dari total 13.577 desa yang belum memiliki akses internet, Papua dan Papua Barat menjadi wilayah yang paling memprihatinkan. Rincinya, sebanyak 4.506 desa berada di kawasan Papua Barat dan 1.363 di Papua.
(CNNIndonesia.com)
Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk Menakar Akurasi Laporan The E
Politik
kabarmelayu.com,INHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, He
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) 04.02 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti kegiatan Korps Kadet Republik I
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemadaman listrik total (blackout) yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Kota Pekanbaru, membuat jaja
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHIL Polsek Rimba Melintang menutup rangkaian Turnamen Futsal Kapolsek Rimba Melintang Cup Tahun 2026 yang digelar di Lap
TNI/Polri
kabarmelayu.com,INHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Ka
Pemerintahan
kabarmelayu.com, SIAK Pagi itu suasana SD Negeri 24 Tanjung Pal dan SMP Negeri 8 terasa berbeda. Langkah kecil anakanak berlari di halam
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sistem pembangkit listrik PT. PLN wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengalami gangguan. Sebanyak empat pr
Peristiwa
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota berhasil meraih Juara III pada Lomba Resensi Buku Tingk
Pendidikan
kabarmelayu.com,CILACAP Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke bersama pengurus lai
Sosial