Riau Nomor 1, Ini Daerah Paling Banyak Mafia Tanah

JAKARTA - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah berkolaborasi untuk menindak tegas mafia tanah. Termasuk, jika mafia tersebut adalah oknum aparat pemerintahan, baik oknum polisi, oknum jaksa, atau pun oknum hakim.

Hadi pun mengungkapkan, modus mafia tanah terutama bekerja sama dengan oknum aparat lembaga pemerintah. Termasuk oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Semangat kita, kita gebuk. Kita gebuk. Kita berani menggebuk mereka. Karena di ATR ini khususnya, kita juga berkolaborasi antara ATR dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Pemda, kemudian badan peradilan, kemudian TNI," kata Hadi dalam Economic Update CNBC Indonesia, Rabu (12/7/2023).

Baca Juga:

• Borong 32 Emas di Kejurprov VIII Panahan Riau 2026, Pekanbaru Juara Umum
• Dari Angka 6000-an, Hotspot Sumatera Tinggal 671, Langit Pekanbaru Cerah Diguyur Hujan

"Sekarang modusnya itu, mafianya ada, ada oknumnya. Itu yang kita identifikasi dari anggota BPN sendiri. Kemudian oknum dari camat, kepala desa, kemudian PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Terorganisir. Ini semua sudah kita identifikasi," ungkapnya.

Tak sampai di situ, lanjut dia, modus mafia tanah juga berkolaborasi dengan oknum-oknum di lembaga hukum.

Baca Juga:

• Gondol Aki Mobil, Pria Pengangguran di Rumbai Dibekuk
• Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

"Termasuk juga mafia peradilan. Ada oknum kepolisian, ada oknum jaksa, dan hakim. Kalau semua sudah kita identifikasi, kita bersinergi, karena oknum mafia tanah juga ada yang di dinas-dinas ini. Banyak yang sudah kita selesaikan," paparnya.

Karena itu, lanjut Hadi, pemerintah tegas menerapkan sanksi hukum bagi mafia tanah. Termasuk bagi oknum-oknum tersebut.

"(Sanksinya) pemberhentian dengan tidak hormat kalau terbukti secara hukum. Kita pecat. Kita tidak perlu personel seperti itu. Masih banyak yang baik," tegas Hadi.

Di sisi lain, Hadi mengungkapkan, hasil identifikasi, ada daerah-daerah yang banyak ditemukan mafia tanah.

"Satu itu adalah Riau, kedua Jatim (Jawa Timur), tiga Medan, empat Lampung," cetusnya.

"Karena di Sumatra banyak HGU (Hak Guna Usaha) tumpang tindih. Kemudian tanah di Medan mahal. Tanah yang abu-abu yang harganya tinggi, itu biasanya buat mainan para mafia," ungkap Hadi.

Dia menambahkan, mafia tanah biasanya memanfaatkan celah di mana ada tanah kosong.

"Rata-rata bermain di situ, apalagi kalau sudah ada tanah kosong, tanpa dipagar, tanpa dikasih plang, buat mainan meraka," katanya.

"Pola ini berhubungan dengan oknum BPN, ini tanah siapa dan sebagainya. Flow-nya seperti itu. Kemudian bermain dengan kepala desa, dengan camat, PPAT," ungkap Hadi.

Hadi pun mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan mafia tanah.

"Kita sudah sampaikan, lapor saja, kita punya WA khusus utk melapor dan pasti kita tindaklanjuti," pungkas Hadi.

sumber

Borong 32 Emas di Kejurprov VIII Panahan Riau 2026, Pekanbaru Juara Umum

Dari Angka 6000-an, Hotspot Sumatera Tinggal 671, Langit Pekanbaru Cerah Diguyur Hujan

Gondol Aki Mobil, Pria Pengangguran di Rumbai Dibekuk

Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

Niat Tulus Andi Saing Bangun Desa Teluk Sono, Gayung Bersambut dengan Masyarakat Luas

Kesebelasan UPT SDN 024 Tarai Bangun Sabet Juara II Kejuaraan Sepakbola Pulau Bayur 2026 Antar SSB Se-Riau