JAKARTA - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah berkolaborasi untuk menindak tegas mafia tanah. Termasuk, jika mafia tersebut adalah oknum aparat pemerintahan, baik oknum polisi, oknum jaksa, atau pun oknum hakim.
Hadi pun mengungkapkan, modus mafia tanah terutama bekerja sama dengan oknum aparat lembaga pemerintah. Termasuk oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Semangat kita, kita gebuk. Kita gebuk. Kita berani menggebuk mereka. Karena di ATR ini khususnya, kita juga berkolaborasi antara ATR dengan aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Pemda, kemudian badan peradilan, kemudian TNI," kata Hadi dalam Economic Update CNBC Indonesia, Rabu (12/7/2023).
Baca Juga:
"Sekarang modusnya itu, mafianya ada, ada oknumnya. Itu yang kita identifikasi dari anggota BPN sendiri. Kemudian oknum dari camat, kepala desa, kemudian PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Terorganisir. Ini semua sudah kita identifikasi," ungkapnya.
Tak sampai di situ, lanjut dia, modus mafia tanah juga berkolaborasi dengan oknum-oknum di lembaga hukum.
Baca Juga:
"Termasuk juga mafia peradilan. Ada oknum kepolisian, ada oknum jaksa, dan hakim. Kalau semua sudah kita identifikasi, kita bersinergi, karena oknum mafia tanah juga ada yang di dinas-dinas ini. Banyak yang sudah kita selesaikan," paparnya.
Karena itu, lanjut Hadi, pemerintah tegas menerapkan sanksi hukum bagi mafia tanah. Termasuk bagi oknum-oknum tersebut.
"(Sanksinya) pemberhentian dengan tidak hormat kalau terbukti secara hukum. Kita pecat. Kita tidak perlu personel seperti itu. Masih banyak yang baik," tegas Hadi.
Di sisi lain, Hadi mengungkapkan, hasil identifikasi, ada daerah-daerah yang banyak ditemukan mafia tanah.
"Satu itu adalah Riau, kedua Jatim (Jawa Timur), tiga Medan, empat Lampung," cetusnya.
"Karena di Sumatra banyak HGU (Hak Guna Usaha) tumpang tindih. Kemudian tanah di Medan mahal. Tanah yang abu-abu yang harganya tinggi, itu biasanya buat mainan para mafia," ungkap Hadi.
Dia menambahkan, mafia tanah biasanya memanfaatkan celah di mana ada tanah kosong.
"Rata-rata bermain di situ, apalagi kalau sudah ada tanah kosong, tanpa dipagar, tanpa dikasih plang, buat mainan meraka," katanya.
"Pola ini berhubungan dengan oknum BPN, ini tanah siapa dan sebagainya. Flow-nya seperti itu. Kemudian bermain dengan kepala desa, dengan camat, PPAT," ungkap Hadi.
Hadi pun mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan mafia tanah.
"Kita sudah sampaikan, lapor saja, kita punya WA khusus utk melapor dan pasti kita tindaklanjuti," pungkas Hadi.
sumber
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Warga Kota Pekanbaru, diimbau mewaspadai potensi bencana akibat fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan berlang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau kembali memindahkan 103 narapidana dari
Hukrim
kabarmelayu.comJAKARTA Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tid
Sosial