Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Copot Jaksa Agung

JAKARTA - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah, Fery menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam menegakkan supremasi hukum. Hal tersebut karena hukum berjalan sesuai kehendak penguasa dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Fery mengatakan, hal tersebut terbukti dengan tuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus penodaan agama yang melibatkan Ahok. "Ini bukti indikasi bahwa proses hukum Ahok ini terlalu diintervensi oleh penguasa, ya siapa lagi?" ujarnya dalam keterangan tertulis pada Republika.co.id, Sabtu (22/4).

Sikap jaksa, kata Fery, sangat disesalkan, yang hanya menuntut Ahok sebagai terdakwa penista agama Islam dengan 1 tahun penjara dan percobaan 2 tahun. Padahal, menurut Fery, dalam surat edaran MA Nomor 4/1964, jelas instruksi untuk menghukum berat mereka yg menghina agama tertentu.

Baca Juga:

• Ngeri! Nelayan Inhil di Inhil Selamat dari Terkaman Buaya, Bertahan 6 Jam di Atas Pohon
• SMP Negeri 4 Siak Hulu Kembali Bertabur Medali di Riau Challenge 2026 Taekwondo Tournament dan Kejuaraan Pencak Silat Historis Championship 2026

Jaksa mencontohkan, para terdakwa kasus penodaan agama yang dituntut maksimal, seperti Arswendo Atmowiloto, Permadi, Lia Eden, dan Ahmad Musadek, yang rata-rata dituntut maksimal. "Tetapi kok tuntutan maksimal itu tidak berlaku bagi Ahok," jelas Fery.

Itu artinya, kata Fery, penegakan hukum tidak berjalan baik. Bahkan cenderung dirusak oleh mereka yang sedang berkuasa.

Baca Juga:

• Sisir Tiga Kampung Narkoba di Pekanbaru, 10 Orang Positif Diamankan
• Api Padam, Pekerjaan Belum Selesai

Fery mengatakan, Pemuda Muhammadiyah Sulteng mengambil sikap untuk menantang Presiden Jokowi menegakkan hukum terhadap Ahok. "Jika serius menegakkan hukum atau tidak ingin disebut menegakkan hukum berdasarkan selera penguasa, maka sebaiknya Presiden segera mencopot Jaksa Agung," katanya. 

Tuntutan pencopotan Jaksa Agung, kata Fery, merupakan kaitan dari ketidakmampuan Jaksa Agung memberikan pembinaan pada JPU. Fery menganggap, JPU dalam kasus Ahok tidak melihat secara objektif kasus penodaan Agama itu. "Kalau tidak ada invervensi, maka sebaiknya presiden copot pimpinan jaksa itu, ya jaksa agung harus dicopot," jelasnya.

Fery juga mengharapkan hakim dapat melihat secara objektif kasus penodaaan agama tersebut, sehingga memberikan vonis maksimal. "Harapan kita sekarang pada hakim, semoga tidak masuk angin seperti jaksa. Jangan sampai rakyat mencari keadilan sendiri di luar sana," katanya.(ROL)

Ngeri! Nelayan Inhil di Inhil Selamat dari Terkaman Buaya, Bertahan 6 Jam di Atas Pohon

SMP Negeri 4 Siak Hulu Kembali Bertabur Medali di Riau Challenge 2026 Taekwondo Tournament dan Kejuaraan Pencak Silat Historis Championship 2026

Sisir Tiga Kampung Narkoba di Pekanbaru, 10 Orang Positif Diamankan

Api Padam, Pekerjaan Belum Selesai

Fenomena Bulan Darah Ubah Langit Menjadi Merah Api

PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga