Cegah Hoax, PWI Minta Dewan Pers Percepat Verifikasi Perusahaan Media

JAKARTA - Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Wina Armada Sukardi meminta Dewan Pers secepat mungkin lakukan verifikasi perusahaan pers. Menurutnya, sekarang ini predikat tersebut sangat penting karena berita hoax sudah merajalela.

Wina tak ingin lagi melihat generasi muda terhasut pemberitaan yang ditulis atau disebarluaskan oleh media abal-abal. Ia ingat betul salah satu kasus yang menghebohkan pemilihan presiden 2014 lalu.

Ketika sebuah media bodong bernama Obor Rakyat mempropagandakan kampanye hitam tentang Presiden Joko Widodo. Jokowi dikatakan keturunan China, beragama Kristen dan sebagainya. Semua informasi yang tak bisa dibuktikan kebenarannya.

Baca Juga:

• Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026
• Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan

"Dewan Pers harus secepat mungkin verifikasi lembaga pers, tunjukkan mana yang benar, mana yang bukan. Jangan sampai ada Obor Rakyat lagi," ujarnya dalam diskusi World Press Freedom Day yang digelar PWI Pusat dengan tema 'Memerangi Hoax, Memperkuat Media Siber Nasional di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2017).

Mantan anggota Dewan Pers dua periode itu berkeyakinan, tidak ada pers yang menyebarkan berita hoax. Pers itu di seluruh dunia diakui sebagai institusi yang kredibel dan jurnalis merupakan profesi paling bermartabat.

Baca Juga:

• PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!
• UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota Sabet Juara III Lomba Resensi Buku se-Kabupaten Kampar

"Jadi, jurnalis juga harus tahu aturan. Kalau Anda melanggar, maka ada sanksinya. Bahkan, bisa dilarang menjadi wartawan lagi, tergantung kesalahannya," katanya.

Setelah ada verifikasi dari Dewan Pers, pengajar Hukum Komunikasi di Universitas Tarumanagara tersebut menyarankan pula agar ada sosialisasi kepada publik tentang perusahaan media mana saja yang layak dipercaya beritanya.

Selain itu, ia mengusulkan agar segera didirikan lembaga yang independen sebagai pusat informasi antihoax. Dalam hal ini, ia mengapresiasi langkah yang diambil rekannya sesama mantan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo. Sebab, pekan lalu Agus baru saja mendirikan Jaringan Wartawan Antihoax (Jawarah).

"Usul lain, saya minta ada pusat informasi antihoax. Mereka haruslah lembaga yang independen karena kalau pemerintah yang sediakan, nanti dikira hanya jadi corong sepihak pemerintah," terangnya.

Di sisi lain, Wina berpesan agar para wartawan juga meningkatkan pemahamannya soal berita hoax. Pasalnya, tanpa mengerti lebih dulu soal berita palsu, mustahil jurnalis bisa memeranginya.

Bagaimana pun, jurnalis adalah garda terdepan penyebaran informasi. Sebab, pewarta bukan cuma bisa jadi korban dari beredarnya berita hoax. Kalau tidak paham isu dan Kode Etik Jurnalistik, maka para wartawan juga bisa menjadi pelaku yang lebih dahsyat dari citizen reporter (warga sipil pewarta) di media sosial.

(Ari/okezone)

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan

PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!

UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota Sabet Juara III Lomba Resensi Buku se-Kabupaten Kampar

PPWI Fasilitasi Keluarga Jenguk Jekson Sihombing di Lapas Nusakambangan

Pengamat: Sengketa F-SPTI Bengkalis Cukup Mengacu Putusan PN Jakarta Timur