JAKARTA - Ketua Ikatan Alumni IPB 2008-2013 Said Didu kecewa dengan pernyataan pejabat terkait subsidi beras. Belum lama ini pemerintah yakni Kementerian Pertanian menyebut varietas IR64 adalah beras atau gabah penerima subsidi.
"Ini sangat aneh dan memalukan," katanya melalui akun twitter (@saiddidu).
Ia menjelaskan, subsidi petani padi diberikan bukan berdasarkan varietas melainkan berdasarkan luas lahan. Itu artinya petani dibebaskan mau menanam padi jenis apa saja.
Baca Juga:
Subsidi pupuk sendiri dihitung berdasarkan RDKK kelompok tani yang disahkan secara berjenjang dari Bupati, Gubernur hingga Menteri Pertanian. Dalam RDKK tersebut, yang tercantum adalah nama petani dan luasan lahan tanpa adanya jenis tanaman.
Hal tersebut yang menjadi dasar pabrik pupuk mengalokasikan pupuk subsidi ke masing-masing distributor dan pengecer di berbagai daerah. "Jangan berharap dapat pupuk subsidi jika tdk ada nama anda dalam RDKK," ujar dia.
Baca Juga:
Sedangkan, guna melindungi konsumen rakyat miskin disiapkan beras subsidi yang dulu diberi nama raskin dan kini pebih dikenal dengan nama beras sejahtera atau rastra. Raskin/rastra inilah yang harga penjualannya diatur.
"Selain Itu, harga beras lainnya berlaku mekanisme pasar," tambahnya.
Beras non subsidi dikenal dengan nama umum beras kualitas premium yang harganya bebas melalui mekanisme pasar, atau tidak diatur oleh pemerintah. Tujuan tidak ada pengaturan harga beras premium adalah agar petani penghasil padi berkualitas dapat menikmati untung dari harga yang mahal.
Untuk diketahui, beras premium merupakan beras kualitas tertentu yang memilik rasa, tekstur, atau kandungan gizi lebih baik dibanding beras biasa.
Terkait beras premium, polisi menyebut PT Indo Beras Unggul (IBU) melakukan pelanggaran karena menjual beras dari petani yang menerima subsidi ke konsumen dengan harga beras premium. Menurut Said, jika harga jual komoditas atau produk yang menerima subsidi diatur, maka polisi juga harus mengawasi harga jual gorengan lantaran menggunakan gas subsidi.
Padahal, subsidi terbagi menjadi dua yakni subsidi input dan output. Subsidi input berupa bantuan pemerintah seperti pupuk bagi petani maupun gas bagi pelaku UMK untuk meningkatkan keuntungan mereka.
"Jika prinsip bahwa harga produk yang inputnya ada subsidi diatur, maka siap-siaplah awasi harga gorengan sampai makanan di hotel. Siap?" katanya.(ROL)
Benih Jagung Kuartal III Telah Ditanam, Polsek Kandis Perkuat Ketahanan Pangan di Wilayah Binaan
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Setelah terpantau hingga 500an hotspot (titik panas) di Riau sepekan lalu, pagi ini Badan Meteorologi Klimatolo
Lingkungan
kabarmelayu.com,MERANTI Seekor buaya muara menerkam seorang warga bernama Atai (35) saat menyeberang menggunakan rakit di Sungai Sendewo,
Peristiwa
kabarmelayu.com,JAKARTA Menjalani Tugas seharihari di dunia kesehatan sebagai dokter, tidak membuat dr. Hj. Nadya Isra Miranti, M.K.M ber
Kesehatan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Law Firm Citra Hukum Keadilan (CHK) resmi memperluas jangkauan layanannya dengan meresmikan Kantor Perwakilan Pr
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Babinsa Koramil 06/Siak Hulu, Serma Gali Handoko, menghadiri malam puncak peringatan HUT RI ke81 tahun 2026, Sabtu
Sosial
kabarmelayu.com,BENGKALIS Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berupaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui sinergi den
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Aksi pemerasan disertai ancaman kekerasan berhasil diungkap jajaran Polsek Sukajadi. Korbannya seorang pria ya
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 12 personel Tim Alpha Pekanbaru melaksanakan fastrope sebagai tim pembuka di titik Drop Zone (DZ) dalam
TNI/Polri
kabarmelayu.com,YOGYAKARTA Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), me
TNI/Polri