Gaji PNS Bakal Dipotong Lagi 3 persen untuk Tapera

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PUPR PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tapera maka akan dilakukan pembentukan BP Tapera pada akhir Maret 2018. BP Tapera sendiri, ditargetkan rampung pembentukannya tahun ini. Hanya saja untuk penarikan iuran sekira 3% belum akan dilakukan.

"Ini mungkin rapat yang kedua ya, yang pertama di Borobudur. Ini untuk melihat progres Taperanya kita harus membentuk, saya udah bikin LPP, BP Tapera, kemudian Perpres Taperanya juga akan ditandangan Presiden," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Baca Juga:

• Sisir Tiga Kampung Narkoba di Pekanbaru, 10 Orang Positif Diamankan
• Api Padam, Pekerjaan Belum Selesai

Dalam pembentukan BP Tapera, di dalamnya ada peleburan Badan Pertimbanga Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri). Kedua lembaga negara ini, nantinya akan berada di bawah BP Tapera.

"Tanggal 23 Maret itu Bapertarum sudah, tujuannya pada hasil rapat yang kedua bulan yang lalu, Bu Menkeu sudah sampaikan yang penting kita harus bentuk kredibilitas Tapera dulu, tidak langsung berlaku untuk semua," tuturnya.

Baca Juga:

• Fenomena Bulan Darah Ubah Langit Menjadi Merah Api
• PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga

Pasalnya, pekerja sekarang sudah punya beban yang harus dibayar seperti Tunjangan Hari Tua dan lainnya. Jika BP Tapera ada maka iuran yang mesti dibayarkan PNS dan non-PNS sekitar 3%, terdiri dari 2,5% untuk pekerja, 0,5% pemberi kerja.

"Kalau itu dibebankan sekarang kan orang belum tahu apa BB Tapera, sehingga kita akan membentuk kredibilitas dulu, Bapertarum dan Asabri dilebur dulu menjadi BP tapera," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, penarikan iuran Tapera bisa dilakukan satu sampai dua tahun usai badan pengelola ini terbentuk. Untuk saat ini, pemerintah harus memperlihatkan kredibelitas BP Tapera.

"Kredibelitas baru kita ajak pekerja dan umum, baru bisa mengikuti Tapera. Tapi yang sekarang ini mungkin sampai Maret nanti karena Bapertarum sudah harus dilebur, itu kita ikutkan Bapertarum dan Asabri dulu," tuturnya.

Sekadar informasi, selain Tapera pemerintah melalui Kementerian Agama berencana memfasilitasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berzakat melalui pemotongan penghasilannya. Saat ini, Kementerian Agama tengah mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari gaji dan tunjangan yang beragama muslim.

Deputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta menyambut baik wacana yang tengah di usulkan pemerintah. Karena jika hal tersebut bisa terealisasi, potensi zakat yang didapatkan dari ASN bisa mencapai Rp 10 triliun.

Jumlah potensi Rp10 triliun tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan berdasarkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan dikalikan jumlah PNS beragama muslim diseluruh Indonesia. Untuk jumlah zakat yang dikeluarkan yang dihitung berdasarkan haul PNS golongan terendah adalah Rp80.000 per orang yang akan dipotong untuk berzakat.

Sementara berdasarkan data Badan Kepagawaian Negara (BKN) jumlah hingga saat ini ada sekitar 4,3 juta PNS yang terdaftar. Untuk jumlah PNS muslim sendiri ada sekitar 3,5 juta yang terdaftar di BKN.

(okezone.com)

Sisir Tiga Kampung Narkoba di Pekanbaru, 10 Orang Positif Diamankan

Api Padam, Pekerjaan Belum Selesai

Fenomena Bulan Darah Ubah Langit Menjadi Merah Api

PPWI Inhil, BDPN, Kades dan Warga Pungkat Bahu Membahu Padamkan Api yang Membakar Kebun Warga

PLN Tembilahan Belum Tuntaskan Kabel Semrawut

9 Perusahaan Siap Perbaiki 6,44 Kilometer Jalan Simpang KITB-Sungai Rawa