Mendagri Bingung Wali Kota Risma Kelimpungan Bayar THR

JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan PNS.

Pasalnya Risma keberatan dengan pembiayaan THR dan gaji ke-13 yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bingung dengan keberatan sejumlah kepala daerah. Menurut Tjahjo kebijakan ini berawal dari masukan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang
• Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

"Tanya Bu Risma sendiri. Wong itu surat yang kami perbuat adalah permintaan daerah pada saat kami rapat koordinasi kok," jelas Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Tjahjo mengungkapkan bahwa kepala daerah, sekretaris daerah (Sekda) dan ketua DPRD seluruh Indonesia yang hadir dalam rapat koordinasi itu tak ada yang mempermasalahkan kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan
• PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!

"Saya kemarin ke Lampung, Lampung juga sudah menganggarkan kok," ujar Tjahjo.

Politikus PDI Perjuangan itu malah mempertanyakan keengganan Risma mengeluarkan anggaran untuk membiayai THR bagi pegawai-pegawainya.

"Yang di Surabaya, apakah benar Pemkot Surabaya miskin sekali enggak ada uang? Anggaran gaji pegawai tinggi sekali lho," tukasnya.

(okezone.com)

Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan

PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!

UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota Sabet Juara III Lomba Resensi Buku se-Kabupaten Kampar

PPWI Fasilitasi Keluarga Jenguk Jekson Sihombing di Lapas Nusakambangan