Suku Anak Dalam Jalan Kaki Jambi-Jakarta Tagih Janji Jokowi

JAKARTA - Puluhan Suku Anak Dalam (SAD) dan petani yang bermukim di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi berencana menggelar aksi jalan kaki dari Jambi menuju Istana Negara, Jakarta.

Kordinator lapangan Amirudin Todak mengatakan aksi itu dilakukan untuk menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik lahan antara SAD dan petani dengan PT Berkat Sawit Utama/PT Asiatic Persada.

"Benar kami berencana menggelar aksi jalan kaki dari Jambi menuju Jakarta untuk menghadap Presiden (Jokowi) meminta, menagih janji percepatan penyelesaian konflik agraria," ujar Amirudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/8).

Baca Juga:

• Pramuka Kwarcab 04.02 Ikuti Kegiatan KKRI di Makodim 0314/Inhil
• Polda Riau Kerahkan Tim RAGA dan Brimob Jaga Keamanan Masyarakat saat Pemadaman Listrik

Amirudin menuturkan SAD dan petani menolak pengukuran ulang lahan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT Asiatic Persada. Selain karena pengukuran tak melibatkan tokoh SAD, ia menyatakan lahan PT Asiatic Persada merupakan lahan konflik.

Lebih lanjut, Amirudin menyampaikan sampai saat ini belum ada mediasi antara pihaknya dengan PT Asiatic Persada sejak konflik terjadi pada 1986/1987. Ia menduga hal itu urung terlaksana karena PT Asiatic Persada tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan lahan HGU.

Baca Juga:

• Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang
• Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

"Sampai ini hari tidak bisa membuktikan bahwa ini izin HGU yang sebenarnya," ujarnya.

Di sisi lain, Amirudin menyampaikan pihaknya telah meminta Pemkab Batanghari, DPRD Batanghari, dan Badan Pertanahan Nasional Batanghari untuk mengUkur lahan milik SAD yang diakui oleh peta mikro, yakni 3.550 hektar.

Namun, ia menyebut hal itu tak kunjung dilakukan meski mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan telah mengeluarkan instruksi untuk mengukur lahan SAD seluas 3.550 hektar pada 2016.

"Sampai sekarang belum ada sama sekali penyelesaian konflik, niatan baik daripada pemerintah maupun perusahaan terkait mengeluarkan hak masyarakat adat yang seluar 3.550 itu," ujarnya.

Terkait hal itu, ia berharap Jokowi mengembalikan hak SAD yang pernah dijanjikan. Ia juga berharap lahan itu nantinya diberi sertifikat komunal agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

"Harapan terakhir suku anak dalam dan tokoh-tokoh masyarakat suku anak dalam hanya presiden lah yang bisa menyelesaikan konflik ini. Karena sudah menahun dan terkesan dipelihara," ujar Amirudin.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, aksi jalan kaki SAD dan petani akan dilakukan pada Rabu (28/8). Rute aksi jalan kaki akan dimulai dari Kantor Pemerintah Provinsi Jambi dan berakhir di Jakarta.

Selama di Jakarta, SAD dan petani akan melakukan aksi di Istana Negara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung.

(cnnindonesia.com)

Pramuka Kwarcab 04.02 Ikuti Kegiatan KKRI di Makodim 0314/Inhil

Polda Riau Kerahkan Tim RAGA dan Brimob Jaga Keamanan Masyarakat saat Pemadaman Listrik

Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan

PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!