DPD Ricuh, Penetapan Anggota BPK Pun Molor

JAKARTA - Pasca ricuhnya anggota DPD saat melakukan sidang paripurna, membuat penetapan anggota BPK periode 2019-2024 tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa Komisi XI akan menetapkan Anggota BPK minggu depan.

"Yang jelas paling lambat Senin depan. Karena rencana Selasa depan akan di-paripurnakan," ujar Hendrawan melalui pesan singkat, Kamis (19/9/2019).

Baca Juga:

• Pramuka Kwarcab 04.02 Ikuti Kegiatan KKRI di Makodim 0314/Inhil
• Polda Riau Kerahkan Tim RAGA dan Brimob Jaga Keamanan Masyarakat saat Pemadaman Listrik

Selain itu kata dia, Komisi XI sudah melakukan uji kelayakan dan pemilihan anggota BPK sesuai dengan UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di mana hanya akan menetapkan lima anggota BPK saja.

"Yang dipilih itu anggota BPK. Pemilihan tunggu pertimbangan DPD masuk ke Komisi XI. Kita sabar saja," kata Hendrawan melanjutkan.

Baca Juga:

• Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang
• Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

Di satu sisi, Anggota Komisi XI Johnny Platte menyanggah, bahwa penetapan anggota BPK tidak bisa dilakukan minggu depan.

Pasalnya, kata Johhny, Komisi XI tidak bisa dipastikan kapan DPD bisa menyerahkan surat rekomendasi kepada Anggota Komisi XI. Mengingat situasi DPD saat ini masih belum kondusif pasca kericuhan saat sidang paripurna DPD yang terjadi kemarin, Rabu (18/9/2019)

Karena itu, kata dia tidak menutup kemungkinan penetapan anggota BPK dilakukan oleh anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024

"Kita belum bisa memastikan kapan surat rekomendasi dari DPD bisa kita terima. Bisa saja penetapan BPK dilakukan carry over oleh anggota dewan periode mendatang," kata Johnny kepada CNBC Indonesia, Kamis (19/9/2019).

Untuk diketahui, dalam UU BPK, disebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD. Sementara Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK.

Johnny mengatakan bahwa saat ini Komisi XI masih menunggu surat rekomendasi dari DPD. Setelah surat rekomendasi dari DPD itu sampai ke Komisi XI, baru lah Ketua BPK bisa ditetapkan, lalu kemudian disahkan dalam rapat sidang paripurna.

"[Ketua BPK bisa ditetapkan] setelah terima surat dari DPD. Menyesuaikan dengan surat dari DPD agar terpenuhi syarat sesuai UU BPK dan UU MD3 [MPR, DPR, DPD, dan DPRD]" kata Johnny melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR sudah melakukan fit and proper test sejak Senin (2/9/2019) sampai dengan Kamis (5/9/2019), kepada calon anggota BPK.

Mereka yang sudah melalui tahap fit and proper test, yakni Nurhayati Ali Assegaf, Pius Lustrilanang, Raja Sirait, lzhari Mawardi, Achsanul Qosasi, Ahmadi Noor Supit, Daniel Lumban Tobing, dan Wilgo Zainar.

Ada juga Jimmy M. Rifai Gani, Muhammad Yusuf Ateh, Heru Muara Sidik, Syafri Adnan Baharuddin, Fontian Munzil, Eddy Suratman, Saiful Anwar Nasution, Dadang Suwarna.

Lalu, ada l Gede Kastawa, Hendra Susanto, Gunawan Adji, Muhammad Syarkawi Rauf, Bambang Pamungkas, Suharmanta, Akhmad Muqowam, dan Harry Azhar Azis.

Adapun Tito Sulistiyo, Indra Utama, Heru Kreshna Reza, Riza Suarga, Chandra Wijaya, Sahala Benny Pasaribu, Tjatur Sapto Edy, dan Ruslan Abdul Gani.

Kendati demikian, baik Hendrawan dan Johnny Plate, belum bisa menjelaskan secara rinci, siapa saja nama-nama terpilih dari Komisi XI setelah melakukan fit and proper test, yang sudah diserahkan kepada DPD.

(cnbcindonesia.com)

Pramuka Kwarcab 04.02 Ikuti Kegiatan KKRI di Makodim 0314/Inhil

Polda Riau Kerahkan Tim RAGA dan Brimob Jaga Keamanan Masyarakat saat Pemadaman Listrik

Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026

Susuri Pesisir Siak, Afni Bawa Seragam Gratis dan Pesan tentang Masa Depan

PLN Gangguan, Aceh, Sumut, Sumbar dan Riau Padam!