Indonesia Menuju Jurang?
Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk Menakar Akurasi Laporan The E
Politik
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diketahui menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp 1,5 triliun kredit murah.
Dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.
"Sementara sekelompok kecil menikmati kekayaan yang sangat luar biasa. Freeport, uranium, nikel, apalagi batu bara sudah dihabisin oleh segelintir orang saja. Bahkan rakyat miskin berada di mana? Kalau di tempat enggak apa-apa, tapi di tepi kekayaan; tepi tambang, pinggir laut, tepi hutan," ucap Said seperti dikutip CNNIndonesia.com dalam videonya.
Baca Juga:
Marsudi Syuhud, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU menjelaskan janji Rp 1,5 triliun merupakan inisiasi langsung Sri Mulyani untuk membangkitkan ekonomi kecil.
Ia mengatakan, pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Sri Mulyani bertandang ke kantor PBNU untuk membicarakan memorandum of understanding (MoU) itu.
Baca Juga:
"MoU katanya untuk membangkitkan ekonomi kecil, micro finance. Jadi, itu bukan sumbangan untuk menyalurkan kredit terhadap mikro ekonomi kecil karena kekayaan enggak merata, katanya mau begitu. Tapi, enggak jadi juga," ujar Marsudi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/12) malam.
Marsudi menyatakan tanpa adanya bantuan tersebut kini pihaknya tak bisa memenuhi program muktamar NU bidang ekonomi yang pada intinya membantu masyarakat di luar NU.
"Program muktamar NU kan banyak, intinya bagaimana kalau bidang ekonomi bagaimana masyarakat itu ekonominya tumbuh, gitu lah membantu pemerintah. Membantu masyarakat, membantu bangsa itu bagaimana menggerakkannya. Sekarang akhirnya tetap jalan. Tapi, ya, dari NU untuk NU," terangnya.
Apakah benar?
CNBC Indonesia mendapatkan klarifikasi dari Kemenkeu.
Jawaban Kemenkeu
Berikut jawaban atau klarfikasi dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Nufransa Wira Sakti :
Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) dengan koperasi yang berbasis ormas Islam, di mana salah satunya sengan Ormas NU, diinformasikan sebagai berikut:
1. Pada tahun 2017 Menkeu bersama Menkop dan Menkominfo menandatangani MoU dengan PBNU antara lain untuk pembinaan UMKM dan perpajakan. Anggaran Rp 1,5 triliun dialokasikan oleh APBN 2017 dikelola oleh Pusat Invetasi Pemerintah (PIP) merupakan modal awal untuk pelaksanaan program Usaha Ultra Mikro untuk seluruh Indonesia termasuk pelaku ultra Mikro dibawah NU.
2. Sampai dengan saat ini, terdapat 36 Penyalur Koperasi sebagai lembaga linkage di bawah PT BAV;
3. PIP telah melakukan akad dengan total nilai Rp 211 miliar untuk 5 koperasi yang berafiliasi dan diusulkan NU antara lain: KSPPS BMT UGT Sidogiri (Pasuruan, Rp 50 miliar), KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera (Semarang, Rp 100 miliar), KSSPS BMT El Anugrah Sejahtera (Langkat, Rp 8 miliar), KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim (Sumenep, Rp 50 miliar) dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (Jepara, Rp 3 miliar);
4. Penyaluran Pembiayaan UMi berjalan baik dan membantu koperasi meningkatkan usahanya.
5. Telah diujicobakan juga skema Pembiayaan UMi melalui skema channeling, bekerja sama dengan PT Pegadaian dengan 11 lembaga yang berafiliasi dengan NU dengan total penyaluran Rp. 2,1 miliar.
Model channeling PT Pegadaian ini melakukan penyaluran secara langsung ke warga NU dengan menggunakan basis pondok pesantren.
6. Seluruh penyerahan kredit UMi tersebut telah berdasarkan persetujuan dan dekomendasi PBNU.
"Dengan adanya informasi ini, maka apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang mengatakan bahwa sampai hari ini kredit usaha yang dijanjikan belum ada satu peserpun yang terlaksana adalah sama sekali tidak benar," kata Nufransa kepada CNBC Indonesia.
(cnbcindonesia.com)
Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi bertajuk Menakar Akurasi Laporan The E
Politik
kabarmelayu.com,INHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, He
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) 04.02 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti kegiatan Korps Kadet Republik I
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemadaman listrik total (blackout) yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Kota Pekanbaru, membuat jaja
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHIL Polsek Rimba Melintang menutup rangkaian Turnamen Futsal Kapolsek Rimba Melintang Cup Tahun 2026 yang digelar di Lap
TNI/Polri
kabarmelayu.com,INHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Ka
Pemerintahan
kabarmelayu.com, SIAK Pagi itu suasana SD Negeri 24 Tanjung Pal dan SMP Negeri 8 terasa berbeda. Langkah kecil anakanak berlari di halam
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sistem pembangkit listrik PT. PLN wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengalami gangguan. Sebanyak empat pr
Peristiwa
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota berhasil meraih Juara III pada Lomba Resensi Buku Tingk
Pendidikan
kabarmelayu.com,CILACAP Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke bersama pengurus lai
Sosial