PKS Desak Jokowi dan Prabowo Tegas soal China di Natuna

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersikap lembek menghadapi China dalam perebutan hak kepemilikan Laut Natuna.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyayangkan respons Prabowo terhadap manuver China. Dia mengatakan Prabowo tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan di perairan utara Indonesia.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).

Baca Juga:

• Indonesia Menuju Jurang?
• Wakapolda Riau Kunjungi Inhil, Wabup Yuliantini Tekankan Kolaborasi dan Penghijauan

Menurut PKS, Pemerintah Indonesia harus menyatakan sikap tegas soal kedaulatan. Meski Pemerintah Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pemerintah China.

Kholid mengatakan partainya mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang langsung mengirimkan nota protes ke pemerintah China. Menurutnya, langkah seperti itu yang harus dilakukan Pemerintah.

Baca Juga:

• Pramuka Kwarcab 04.02 Ikuti Kegiatan KKRI di Makodim 0314/Inhil
• Polda Riau Kerahkan Tim RAGA dan Brimob Jaga Keamanan Masyarakat saat Pemadaman Listrik

Presiden Harus Tegas

PKS mengingatkan Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Natuna Utara. PKS meminta Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu dalam situasi kali ini.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," kata Kholid.

Sebelumnya, situasi di Laut Natuna Utara memanas usai kapal nelayan China yang didampingi kapal militer menerobos batas negara. TNI mengerahkan utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU.

Menhan Prabowo sempat menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Usai pertemuan itu, Prabowo menyatakan akan memilih jalan damai menghadapi China di Natuna.

"Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo, di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1). 

(cnnindonesia.com)

Indonesia Menuju Jurang?

Wakapolda Riau Kunjungi Inhil, Wabup Yuliantini Tekankan Kolaborasi dan Penghijauan

Pramuka Kwarcab 04.02 Ikuti Kegiatan KKRI di Makodim 0314/Inhil

Polda Riau Kerahkan Tim RAGA dan Brimob Jaga Keamanan Masyarakat saat Pemadaman Listrik

Raih Juara 2, Koramil 05/RM Turut Meriahkan Futsal Cup 2026 Polsek Rimba Melintang

Pemkab Inhil Gelar Rakor Siaga Darurat Karhutla 2026