Kelompok Tani SKB Pangean Merasa Dibohongi PT. RAPP, Tuntut Penyelesaian Lahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Anggota DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH mengatakan, konflik yang kini bergejolak di kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dipicu sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Untuk itu Gubernur Riau diminta memberikan perhatian serius.
"Mohon perhatian pak Gubernur terhadap sengketa lahan di 4 kecamatan di kabupaten Inhu", ucapnya pada rapat paripurna DPRD Riau dengan agenda, penyampaian laporan reses masa sidang I tahun sidang kedua dan usulan pokir DPRD Riau, Kamis (25/2/21).
Anggota DPRD Riau dapil Inhu - Kuansing itu mengungkapkan, tindakan perusahaan meracun tanaman milik masyarakat, memicu terjadinya tindakan anarkis dengan membakar sejumlah kendaraan milik perusahaan.
Baca Juga:
"Masalah ini sudah berulangkali terjadi. Sehingga terjadi gejolak dengan dibakarnya sejumlah mobil milik perusahaan", ucap politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau tersebut.
Ia menerangkan, permasalahan antara masyarakat dengan PT CSS dan PT RPI, di Kecamatan Peranap, Batang Peranap, Rakit Kulim dan Batang Cinaku, sesungguhnya sudah cukup lama. Dimana masyarakat telah terlebih dahulu menanam kelapa sawit di sana. Bahkan sudah 10 tahun lebih.
Baca Juga:
Kemudian tutur Manahara, PT CSS dan PT RPI melakukan tindakan di wilayah ijin konsesi yang mereka kantongi. Disisi lain, masyarakat disana merupakan warga tempatan yang sudah lama berdomisili.
"Tak mungkin juga masyarakat yang punya kebun 2 sampai 4 hektar harus mengurus ijin ke Kementerian. Memang status tanah yang dipegang masyarakat SKT dan SKGR. Kalau perusahaan jelas dari Menhut", katanya.
Menyikapi hal itu, sebagai negara hukum perusahaan seyogianya tidak bertindak dan mengeksekusi sendiri dengan meracuni tanaman masyarakat.
Sebagai solusi, Gubernur Riau agar kebun milik masyarakat tersebut di incluve. Karena untuk merevisi ijin konsesi HTI itu ada 2 pola. Pertama, kebijakan Menhut sendiri dan pola kedua, atas pengajuan Gubernur ke Menhut, ujarnya. (fin)
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.comPEKANBARU Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PW &039Aisyiyah) Riau sukses menyeleng
Parlemen