Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
BENGKALIS, kabarmelayu.com - Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi S.Hi mengatakan, sesuai aturan penganggaran untuk Program Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis 2017 mendatang tidak lagi dibenarkan. Artinya, program tersebut otomatis pada tahun mendatang ditiadakan atau tidak dilaksanakan.
“Aturan yang tidak membolehkan, anggaran masih sangat memungkinkan. Yang boleh hanya BPJS dan kabarnya akan ada subsidi dari Pemerintah Pusat melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), sekitar 30 persen. Dan ini khusus untuk keluarga tidak mampu,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bengkalis ini.
“Tapi mau bagaimana lagi, seperti itulah aturannya,” sebut Zulhelmi.
Baca Juga:
Zulhelmi menambahkan, terkait dengan rencana bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat, tidak semua masyarakat pemegang kartu BPJS akan menerima. Hanya mereka yang terdata sebagai masyarakat miskin sesuai data BPS tahun 2010.
“Terkait dengan data itu, DPRD sudah menanyakan dan meminta kepada Dinas Sosial Provinsi Riau, untuk mendata kembali keluarga kurang mampu, karena data yang digunakan masih penerima subsidi enam tahun lalu. Agar subsidi ini benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” katanya lagi.
Baca Juga:
(riauterkini.com)
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Si
Hukrim