Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Siak Indra Gunawan dihadiri Bupati Siak Alfedri dan Wakil Bupati Siak Husni Merza, Pj Gubernur Riau, Forkopimda kabupaten Siak, anggota dewan terpilih, tokoh masyarakat kabupaten Siak, serta keluarga dari anggota DPRD terpilih.
Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menyampaikan tentunya kita patut untuk berbangga bahwasannya bangsa Indonesia dapat membuktikan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 (tiga belas) kali Pemilihan Umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar.
Baca Juga:
"Oleh sebab itu, atas nama Pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu," ujarnya, saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Baca Juga:
Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, Rekan-rekan Media/Pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan Pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar dan damai.
"Secara konseptual maupun legal-formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah," ujarnya.
Lanjutnya, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan.
4014_.jpg">Kondisi ini tentu menciptakan kondisi dimana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian yang perlu di garis bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik hendaknya tempatkan lah kepentingan publik diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
"DPRD dalam menjalankan tugas diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti, KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali Amanat Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan 3 (tiga) fungsi DPRD, yaitu: 1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda); 2) Fungsi Penyusunan Anggaran; dan 3) Fungsi Pengawasan," terangnya.
Selanjutnya, fungsi Anggaran yang dimiliki Dewan seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan.
"Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat," pungkasnya.(MCS/yo)
kabarmelayu.comJAKARTA Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Mene
Pendidikan
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebagai bentuk menghargai perjuangan Syeikh Abdul Wahab Rokan terhadap agama Islam dan bangsa Melayu, Lembaga Adat
Sosial
Peduli Kemanusiaan, Tenaga Kesehatan TNI Tangani Korban Gaza Di Mesir
TNI/Polri
kabarmelayu.comDUMAI Ketua Umum Majelis Mursyidin Thariqat Naqsyabandiyah Alkholidiyah Jalaliyah (TNAJ), Dr. SM Munawar Kholil Alkholidi,
Sosial
kabarmelayu.comDUMAI Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau bekerjasama dengan instansi terkait kembali memfasi
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Provinsi Riau kembali berada dalam kondisi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Gubernur Riau, Abd
Lingkungan
kabarmelayu.comJAKARTA Dalam suasana penuh kehangatan dan semangat kebersamaan, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama
Sosial
kabarmelayu.comJAKARTA Direktur Utama (Dirut) PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta yang merupakan terpidana kasus korupsi pengelolaan tata
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Tim Subdit II Dit Resnarkoba Polda Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 13 kilogram sabu dari Malaysia.
Hukrim
Bersama Jajaran, Karutan Rengat Pimpin Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke61
Sosial