Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Akibat banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluhkan kekurangan anggaran dampak rasionalkisasi anggaran sehingga banyak kegiatan tidak jalan. Guna menjalankan fungsi pengawasan anggaran, Komisi III SPRD Kota Pekanbaru bakal mengagendakan hearing ke semua OPD yang menjadi mitra Komisi III.
Hal ini dimaksud untuk mengetahui secara jelas, seperti apa sebenarnya kondisi keuangan di masing-masing OPD. Apalagi ada kegiatan yang bukan menjadi skala prioritas namun itu yang dikerjakan. Dan banyak dari kegiatan yang dilakukan hanya menimbulkan piutang Pemko.
"Untuk mengetahui persoalan anggaran OPD ini, Komisi III sudah mengagendakan hearing. Kegiatan hearing ini sendiri akan dilakukan secara bertahap dan marathon sesuai jadwal yang akan ditentukan masing-masing OPD. Dalam pekan ini sudah ada nanti kita hearing OPD yang bermitra dengan kita," demikian disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani saat dijumpai di kantor DPRD Pekanbaru, Selasa (4/3).
Baca Juga:
Hearing dianggap perlu, dijelaskan Fikri karena hingga hari ini pihaknya belum pernah ada komunikasi dengan OPD yang menjadi mitra Komisi III terkait penggunaan anggaran, khususnya di triwulan pertama 2017. Meski begitu Fikri juga berharap kedepan penggunaan anggaran jangan sampai tidak pas dengan yang sudah ditentukan.
"Karena selama ini kita dengar banyak OPD mengeluarkan statemen kurang anggaran, satu sisi anggaran sudah ditentukan dan sudah disahkan melalui paripurna, APBD dan PAD. Untuk kegiatan 2017 ini berdasarkan kegiatanyang sudah diajukan itu," jelasnya.
Baca Juga:
Oleh sebab itu, pihaknya akan memanggil semua OPD yang menjadi mitranya. Nanti saat hearing itu, akan mempertanyakan progres kegiatan di triwulan pertama.
"Apa saja yang sudah dilaksanakan? Kita tidak mau ada yang menjadi skala prioritas tapi tidak dikerjakan. Artinya, jangan sampai ada gejolak, yang katanya kurang anggaran, lalu ada yang belum terbayarkan segala macam," ungkapnya.
Fikri juga menegaskan kepada Pemko, kalau memang tidak ada anggaran dari awal jangan dikerjakan karena ini dikhawatirkan hanya menjadi piutang.
"Pemko harus tegas, kalau memang tidak ada anggaran sampai ke OPD-OPD tapi pekerjaan dilaksanakan, dan menimbulkan piutang," tegasnya.
Khusus untuk BPKAD, ditambahkan Fikri agar bisa mempertegas dan menjelaskan apa dasarnya membuatkan penganggaran per triwulan itu.
"Kalau tidak bisa memutuskan itu, koordinaskan dengan DPRD," tutupnya.(eza/rec)
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan