Gubri Ikuti Dialog Minerba Bersama Media dan Generasi Muda

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Indra Agus Lukman, mengikuti Dialog Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bersama Media dan Generasi Muda dengan topik "Transformasi Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Riau" di Rumah Dinas Gubernur Riau, Senin (27/9/2021). 

Diketahui PETI adalah kegiatan memproduksi mineral dan atau batu bara tanpa memiliki izin. Di Indonesia ada sebanyak 2.741 lokasi PETI, dengan 2.645 lokasi mineral dan 96 lokasi batu bara. 

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Jamaludin mengatakan bahwa PETI bukanlah pertambangan rakyat. Karena pertambangan rakyat yang sesungguhnya, kata dia, miliki aturan dan regulas yang sudah jelas. 

Baca Juga:

• PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional
• Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

"Sedangkan PETI tidak mengikuti regulasi yang ada, tidak mengikuti tata kelola yang baik, hingga membahayakan dan merusak," ujarnya. 

Selain melanggar berbagai aturan yang ada dan regulasi secara esensial, PETI kata Ridwan juga melanggar Undang-undang 1945.

Baca Juga:

• Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan
• Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Bahkan menurutnya, PETI tidak sejalan dengan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

"PETI dikuasai oleh sekelompok orang bahkan oleh pemodal-pemodal besar, dan jauh dari dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat luas," pungkasnya. 

Adapun kegiatan PETI berdampak pada beberapa aspek diantaranya membahayakan kesehatan, menimbulkan kerusakan lingkungan, merusak hutan, menimbulkan masalah sosial dan keamanan, merugikan penerimaan negara, hingga mengganggu kegiatan usaha pemegang izin resmi. (MCR)

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare

Dinkes Bersama KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2000 Masker ke Pengguna Jalan

Peduli Stunting, Kwarcab Pramuka Pekanbaru Salurkan Bantuan di Senapelan

Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka