Pj Penghulu dari PPPK Dicopot, Plt Bupati Rohil H Sulaiman Lantik 24 Pj Penghulu dari PNS

ROHIL, kabarmelayu.com - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS.MH, melantik 20 Penjabat (Pj) Penghulu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohil. Pengukuhan Pj Penghulu dilaksakan di ruang rapat lantai 8 Kantor Bupati, Batu 6 Bagansiapiapi, Jumat (18/10/2024) malam.

Plt Bupati Rohil H. Sulaiman,SS.MH mengatakan, pelantikan 24 Pj. Penghulu ini dilakukan dikarenakan sebelumnya jabatan Pj Penghulu dijabat dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan dari PNS.

"Untuk kita ketahui bersama, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu tidak dibolehkan secara Undang-Undang menjabat sebagai Pjs, yang dibolehkan adalah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)," ujar Plt Bupati Rohil H Sulaiman, S.Sos MH.

Baca Juga:

• Audiensi Kemenkes dengan Bupati Rohil Lakukan Intra Action Review KLB Malaria
• Ratusan Perusahaan di Pekanbaru Masih Abaikan BPJS Pekerja

Menurut Sulaiman, setelah dipertimbangkan dan dicek kembali, kemarin sampai bersurat ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 26 September dan dibalas oleh Kementerian bahwa PPPK itu memang tidak boleh menjadi penjabat, maka hari ini ditunjuk Pj Penghulu yang berasal dari PNS.

"Harapan kita semoga dengan adanya penjabat penghulu yang baru ini, bisa menciptakan kondusif netralitas di lapangan untuk Pemilukada yang harmonis," katanya.

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Rohil Raih Penghargaan Menteri Kesehatan di HKG PKK Makassar
• Bupati Rohil Hadiri Workshop APKASI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta

"Seperti diketahui bersama dan mengimbau sekali lagi untuk kesekian kalinya kepada seluruh Pjs Penghulu dan ke bawahnya itu jangan ada lagi yang tidak netral atau intimidasi," ucap Plt Bupati Rohil.

Dikatakannya kata intimidasi saya ulangi lagi, orang melaporkan ada intimidasi, tapi itu harus kita cek kembali. Dan kita cek kembali kepada masyarakat, saya sekali lagi yang bahasa tadi intimidasi tadi, harus kita cek kembali lagi itu laporan-laporan yang masuk.

"Untuk Pj Penghulu yang ada di Kabupaten Rohil dan juga Camat yang ada, di Kabupaten Rohil dan ASN bersifat netral. Sementara, kalau saya bukan ASN saya dari partai politik," sebut Plt Bupati Rohil.

" Hari ini ada sekitar 24 Pj Penghulu 20 yang hadir, empat lagi nanti kita lantik. saya pilih kemarin yaitu sesuai aturan yang jelas. Jelas aturannya P3K tidak boleh sebagai Pj Penghulu," terang Sulaiman

Oleh karena itu urai Sulaiman Pj Penghulu harus netral kami tidak ingin dengar lagi adanya laporan dari masyarakat sebagai tim sukses salah satu paslon. ini yang harus kita cek kembali dan saya pastikan akan kami proses di lingkungan pemerintah untuk ASN yang ada di Pemda Rohil,

" terima kasih kepada tenaga-tenaga ASN dan honorer yang saat ini tetap berkomitmen untuk melaksanakan Pemilukada yang damai jauh dari pada keberpihakan memilih. Itu pilihan hak masing-masing sebagai warga Indonesia," pungkas Plt Bupati Sulaiman.(*)

Audiensi Kemenkes dengan Bupati Rohil Lakukan Intra Action Review KLB Malaria

Ratusan Perusahaan di Pekanbaru Masih Abaikan BPJS Pekerja

Ketua TP PKK Rohil Raih Penghargaan Menteri Kesehatan di HKG PKK Makassar

Bupati Rohil Hadiri Workshop APKASI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta

Personel PJR Polda Riau Evakuasi Korban Laka di Tol Permai

Target Bupati Bistamam Terpenuhi, Kabupaten Rokan Hilir Juara Umum MTQ Riau 2026