"Ini bukan posisi partainya, ini posisi kepala daerah," ujar Tito kepada wartawan di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Menurut Tito, setelah kepala daerah dipiih oleh rakyat, maka pertanggungjawaban diberikan kepada rakyat. Sementara partai menjadi pengantar atau kursi bagi seseorang untuk memimpin kepala daerah.
Baca Juga:
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati telah mengeluarkan surat instruksi agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan untuk retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi itu dibuat sebagai reaksi atas penahanan yang dilakukan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai PDIP perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut. Pasalnya, para kader PDIP yang telah dilantik menjadi kepala daerah itu telah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.
Baca Juga:
"Jadi, kalau ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, PDIP harus menjelaskan lebih lanjut," kata dia.
Adanya instruksi itu akan menimbulkan sejumlah dampak bagi situasi negara serta politik saat ini. Pertama, kepala daerah kader PDIP akan menjadi tidak tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, para kepala daerah PDIP berpotensi pindah partai mengatasnamakan rakyat.
Sebab, menurut Hendri, para kepala daerah itu kemungkinan juga akan merasa bahwa mereka bisa menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat.
"PDI Perjuangan apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka. Itu yang patut jadi sorotan," kata dia.
Hendri menilai PDIP juga harus berhati-hati dalam menyikapi situasi politik saat ini. Dengan begitu, keputusan mereka agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
"Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat
bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara," lanjutnya.
Penjelasan dari PDIP diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai tersebut tidak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah. Karena itu, ia pun menegaskan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.
"Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDI harus jelaskan ini supaya tidak ada salah paham," ujar Hendri.
Republika
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Warga Kota Pekanbaru, diimbau mewaspadai potensi bencana akibat fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan berlang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau kembali memindahkan 103 narapidana dari
Hukrim
kabarmelayu.comJAKARTA Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tid
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Suasana duka masih terasa kental dalam tahlil hari ketujuh almarhum Zulmansyah Sekedang yang digelar Persatuan Wa
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho, Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor
Pemerintahan
Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, Kemnaker Siapkan 60 Ribu Kuota Pelatihan
Pemerintahan
kabarmelayu.comLAMPUNG Pertumbuhan ekonomi semua provinsi di Pulau Sumatera terus memperlihatkan geliat positif. Dengan segala kelebihann
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebija
Pemerintahan