Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Mendagri: Untuk Kepala Daerah, Bukan Partai

kabarmelayu.comJAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons sikap Ketum PDIP,Megawati Soekarnoputri,yang meminta kader Banteng tak ikut retret kepala daerah di Magelang. Menurut Tito, undangan yang disampaikan sejatinya untuk kepala daerah bukan partai.

"Ini bukan posisi partainya, ini posisi kepala daerah," ujar Tito kepada wartawan di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Menurut Tito, setelah kepala daerah dipiih oleh rakyat, maka pertanggungjawaban diberikan kepada rakyat. Sementara partai menjadi pengantar atau kursi bagi seseorang untuk memimpin kepala daerah.

Baca Juga:

• PWI dan Kemenhan Gelar Retret, Perkuat Pers Profesional dan Berwawasan Kebangsaan
• Matangkan Persiapan Retret Wartawan, PWI Pusat dan Kemenhan Rapat Khusus

Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati telah mengeluarkan surat instruksi agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan untuk retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi itu dibuat sebagai reaksi atas penahanan yang dilakukan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai PDIP perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut. Pasalnya, para kader PDIP yang telah dilantik menjadi kepala daerah itu telah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.

Baca Juga:

• 86 Kepala Daerah Siap Ikuti Retreat Gelombang Kedua
• Usai Retret Kepulangan Kepala Daerah ke Riau Disambut Prosesi Adat Melayu

"Jadi, kalau ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, PDIP harus menjelaskan lebih lanjut," kata dia.

Adanya instruksi itu akan menimbulkan sejumlah dampak bagi situasi negara serta politik saat ini. Pertama, kepala daerah kader PDIP akan menjadi tidak tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, para kepala daerah PDIP berpotensi pindah partai mengatasnamakan rakyat.

Sebab, menurut Hendri, para kepala daerah itu kemungkinan juga akan merasa bahwa mereka bisa menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat.

"PDI Perjuangan apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka. Itu yang patut jadi sorotan," kata dia.

Hendri menilai PDIP juga harus berhati-hati dalam menyikapi situasi politik saat ini. Dengan begitu, keputusan mereka agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

"Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat
bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara," lanjutnya.

Penjelasan dari PDIP diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai tersebut tidak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah. Karena itu, ia pun menegaskan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

"Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDI harus jelaskan ini supaya tidak ada salah paham," ujar Hendri.

Republika

PWI dan Kemenhan Gelar Retret, Perkuat Pers Profesional dan Berwawasan Kebangsaan

Matangkan Persiapan Retret Wartawan, PWI Pusat dan Kemenhan Rapat Khusus

86 Kepala Daerah Siap Ikuti Retreat Gelombang Kedua

Usai Retret Kepulangan Kepala Daerah ke Riau Disambut Prosesi Adat Melayu

Pelantikan Serentak 961 Kepala Daerah, Prabowo: Kekuatan Demokrasi Indonesia