Pengunduran itu diputuskan untuk CPNS yang akan diangkat pada 1 Oktober 2025 mendatang sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026 mendatang.
Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk PPPK seharusnya pada Februari 2025 dan Julian 2025.
Baca Juga:
Lantas, apa alasan dari pengunduran jadwal pengangkatan CPNS dan PPK 2024?
Menjawab pertanyaan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan pihaknya harus menyelaraskan data tentang formasi, jabatan, dan penempatan. Pasalnya, sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.
Baca Juga:
"Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026," katanya dilansir dari CNN Indonesia dikutip dari keterangan resmi, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Dengan begitu, Rini mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan dengan hati-hati.
"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," ungkap Rini.
Adapun, Rini menjelaskan penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret lalu.
Meskipun begitu, Rini membantah penundaan pengangkatan CPNS berkaitan dengan efisiensi anggaran negara. Rini menegaskan bahwa pihaknya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi," tutupnya.(SUMBER)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bengkalis berhasil meraih tiga pengha
Pemerintahan
Politik Jangan Membunuh Bisnis, Prof. Didik J. Rachbini Kerusakan Institusi Ancam Iklim Ekonomi dan Investasi
Article
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 62 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Pekanbaru, bakal menerima bantuan pangan berupa 30 kilo
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Infor
Iptek
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Rambah Samo bersama Koperasi Rambah Samo Sakti (RSS) kembali mendatangi DPRD Riau untuk ke
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Kriminal Umum, Polda Riau bersama jajaran berhasil mengungkap puluhan kasus pencurian kendaraan ber
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Mewakili Bupati Indragiri Hilir, Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Inhil H. Afrizal membuka Sosialisasi Penyusuna
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru menutup putaran pertama Liga 2 Pegadaian dengan pencapaian positif. PSPS mempertahankan posisi di
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polda Riau menggelar apel siaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebagai langkah memperkuat kesiap
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru berhasil memetik tiga poin saat menjamu PSGC Ciamis pada pekan kesembilan Liga 2 Championship 202
Sport