Pengunduran itu diputuskan untuk CPNS yang akan diangkat pada 1 Oktober 2025 mendatang sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026 mendatang.
Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sedangkan untuk PPPK seharusnya pada Februari 2025 dan Julian 2025.
Baca Juga:
Lantas, apa alasan dari pengunduran jadwal pengangkatan CPNS dan PPK 2024?
Menjawab pertanyaan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan pihaknya harus menyelaraskan data tentang formasi, jabatan, dan penempatan. Pasalnya, sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan CASN.
Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri.
Baca Juga:
"Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026," katanya dilansir dari CNN Indonesia dikutip dari keterangan resmi, dikutip Sabtu (8/3/2025).
Dengan begitu, Rini mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS memerlukan waktu dan harus dilakukan dengan hati-hati.
"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," ungkap Rini.
Adapun, Rini menjelaskan penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret lalu.
Meskipun begitu, Rini membantah penundaan pengangkatan CPNS berkaitan dengan efisiensi anggaran negara. Rini menegaskan bahwa pihaknya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi," tutupnya.(SUMBER)
kabarmelayu.comROHIL Dewan Pengurus Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) gelar penyantunan anak yatim d
Sosial
kabarmelayu.comKAMPAR Sebanyak 60 kepala keluarga (KK) yang ada di Dusun IV RW 08 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar me
TNI/Polri
PSU di Siak di Menangkan oleh Pasangan Urut 02, Afni Syamsurizal
Politik
Kapolres Siak Sambut Gubernur Riau dan Forkopimda Tinjau PSU Pilkada 2024 di Kabupaten Siak
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto angkat bicara terkait hiruk pikuk defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat men
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Menutup pembelajaran selama Ramadhan 1446 H, UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota menggelar kegiatan sosial penyantunan
Pendidikan
kabarmelayu.comINHIL Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus menunjukkan komitmennya dalam memp
Sosial
kabarmelayu.comKAMPAR Pramuka dan Paskibra UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota menggelar buka bersama puasa Ramadhan 1446 H tahun 2025. Kegia
Pendidikan
kabarmelayu.comINHIL Ratusan hektar persawahan di Desa Pasir Mas, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, terendam banjir dal
Lingkungan
INHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari, mulai Rabu (20/3/2025).
Lingkungan