APBD Rohil 2025 Defisit Rp90 Miliar

kabarmelayu.comROHIL - APBD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengalami defisit anggaran hingga Rp90 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut akibat efisiensi dan pemotongan dana dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H. Fauzi Efrizal, dalam rapat bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 menjelaskan, defisit anggaran di daerah karena pemerintah pusat memangkas transfer dana dan menghapus program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang bersumber dari APBN.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Baca Juga:

• Total Rp41 M, Pemkab Siak Bayar Gaji ke-13 dari APBD
• Begini Strategi Agung Nugroho Optimalkan APBD Pekanbaru

"Platformsementara APBD Perubahan kita saat ini berdasarkan PAD sebesar Rp2,4 triliun, sementara belanja daerah naik menjadi sekitar Rp2,5 triliun," jelas Sekda, Senin (22/9/2025).

"Oleh karena itu, kita harus menyusun langkah-langkah pengendalian agar tidak terjadi defisit," ujar Sekda Sekda lagi.

Baca Juga:

• Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal
• Kondisi Sulit, Bupati Siak: ASN Harus Survive Hadapi Tekanan Fiskal

Sekda Fauzi menekankan, bahwa penyusunan APBD Perubahan harus mengedepankan prinsip disiplin fiskal dengan menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan dana surplus serta sisa anggaran kegiatan sebagai instrumen untuk menutup kekurangan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2025 difokuskan untuk menopang kegiatan rutin pemerintah, khususnya belanja pegawai dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sebelumnya hanya teranggarkan beberapa bulan.

"Alhamdulillah, kondisi saat ini memungkinkan OPD hanya melaksanakan kegiatan rutin seperti belanja pegawai dan pemenuhan gaji TPP yang sebelumnya hanya dianggarkan beberapa bulan. Di APBD Perubahan ini, kita anggarkan hingga sampai 12 bulan penuh," tambahnya.

Namun tambah Sekda, untuk kegiatan lain di luar belanja rutin, tidak ada alokasi tambahan karena keterbatasan anggaran. Realisasi PAD hingga triwulan ketiga juga masih rendah, baru mencapai beberapa persen.

"Kita berharap target PAD dapat tercapai di akhir tahun agar dapat mendukung proses penganggaran tahun 2026. Kita optimis, dengan kerja sama semua pihak, target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tutupnya.

Total Rp41 M, Pemkab Siak Bayar Gaji ke-13 dari APBD

Begini Strategi Agung Nugroho Optimalkan APBD Pekanbaru

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal

Kondisi Sulit, Bupati Siak: ASN Harus Survive Hadapi Tekanan Fiskal

Pemkab Siak Berlakukan Sistem Blokir Anggaran Non-Prioritas dan WFA Mulai April 2026

TKD Siak 2026 Dipangkas 50 Persen, Afni: Tidak Adil Bagi Daerah Penghasil