APBD Rohil 2025 Defisit Rp90 Miliar

kabarmelayu.comROHIL - APBD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengalami defisit anggaran hingga Rp90 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut akibat efisiensi dan pemotongan dana dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H. Fauzi Efrizal, dalam rapat bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 menjelaskan, defisit anggaran di daerah karena pemerintah pusat memangkas transfer dana dan menghapus program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang bersumber dari APBN.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Baca Juga:

• Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Bupati Inhil Minta OPD Tuntaskan Kegiatan Tepat Waktu
• Naik Rp214 M, APBD-P Pekanbaru 2026 Disahkan Rp3,26 Triliun

"Platformsementara APBD Perubahan kita saat ini berdasarkan PAD sebesar Rp2,4 triliun, sementara belanja daerah naik menjadi sekitar Rp2,5 triliun," jelas Sekda, Senin (22/9/2025).

"Oleh karena itu, kita harus menyusun langkah-langkah pengendalian agar tidak terjadi defisit," ujar Sekda Sekda lagi.

Baca Juga:

• Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja
• Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,

Sekda Fauzi menekankan, bahwa penyusunan APBD Perubahan harus mengedepankan prinsip disiplin fiskal dengan menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan dana surplus serta sisa anggaran kegiatan sebagai instrumen untuk menutup kekurangan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2025 difokuskan untuk menopang kegiatan rutin pemerintah, khususnya belanja pegawai dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sebelumnya hanya teranggarkan beberapa bulan.

"Alhamdulillah, kondisi saat ini memungkinkan OPD hanya melaksanakan kegiatan rutin seperti belanja pegawai dan pemenuhan gaji TPP yang sebelumnya hanya dianggarkan beberapa bulan. Di APBD Perubahan ini, kita anggarkan hingga sampai 12 bulan penuh," tambahnya.

Namun tambah Sekda, untuk kegiatan lain di luar belanja rutin, tidak ada alokasi tambahan karena keterbatasan anggaran. Realisasi PAD hingga triwulan ketiga juga masih rendah, baru mencapai beberapa persen.

"Kita berharap target PAD dapat tercapai di akhir tahun agar dapat mendukung proses penganggaran tahun 2026. Kita optimis, dengan kerja sama semua pihak, target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tutupnya.

Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Bupati Inhil Minta OPD Tuntaskan Kegiatan Tepat Waktu

Naik Rp214 M, APBD-P Pekanbaru 2026 Disahkan Rp3,26 Triliun

Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja

Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,

Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Total Rp41 M, Pemkab Siak Bayar Gaji ke-13 dari APBD