KI Riau: Menghapus Kerja sama Publikasi Media Efisiensi Sesat

kabarmelayu.comPEKANBARU - Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, H. Zufra Irwan, SE, MM, Cmed, SpAp, mengecam keras sikap Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Riau yang dikhabarkan akan menghapus mata anggaran kerjasama publikasi media, baik media cetak maupun online dengan alasan efisiensi.

Dalam keterangan kepada wartawan di Pekanbaru, Selasa (28/10/2025), Zufra Irwan menegaskan, hal ini disampaikan menyikapi adanya laporan sejak beberapa waktu belakangan sejumlah perusahaan media online maupun cetak, termasuk sejumlah wartawan yang bertugas di kabupaten kota mulai berkeluh kesah. Keluhan tersebut selain disampaikan ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau juga disampaikan ke KI Riau.

Zufra Irwan yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau itu, mengaku benar-benar tersentak dan ingin menantang pemerintah kabupaten/kota untuk benar-benar membuka seluas-luasnya seluruh mata anggaran APBD kabupaten/kota di Riau itu.

Baca Juga:

• Sidang Lanjutan Koperasi JMB, PN Rohil Tetapkan Jadwal Mediasi
• Kemelut Riau Pos Grup, Rida K Liamsi Mengaku Diperlakukan Tak Adil

"Kalau alasan efisiensi, lalu kerja sama media dihapus, artinya sesat pemahaman dalam menyusun APBD," kata Zufra.

Menurut Zufra, kalau memang terjadi penghapusan mata anggaran kerja sama media yang sudah bertahun-tahun ada, itu sama halnya dengan kepala daerah yang mengajak masyarakat kembali kepada era kegelapan masa lalu, serba tertutup dan serba rahasia.

Baca Juga:

• Mediasi Sengketa Informasi Disdik Riau dan Zonny Hundri Capai Kesepakatan
• Ngadu Ke Diskop UMKM Rohil, Mediasi Koperasi Juang Makmur Bersama Temui Jalan Buntu

"Hari ini, APBD wajib dibuka seluas-luasnya kepada publik. Salah satu saluran resminya media, baik cetak maupun online, TV maupun radio," tutur Zufra.

Pemahaman sesat dan ingin kembali ke kegelapan, tidak ingin diawasi publik, kata Zufra, penghapusan kerja sama media bisa saja salah satu trik agar berbagai mata anggaran yang ada di APBD tidak terpublikasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi dan tidak ada publik yang mengawasi.

Zufra Irwan juga mendapat keluhan dari sejumlah perusahaan media dan wartawan di Riau, bahwa ada kecendrungan Dinas Kominfo kabupaten/kota termasuk Kominfo Provinsi Riau, lebih mengutamakan media sosial dari pada media online atau cetak yang selama ini telah menjalin kerja sama dalam hal publikasi. Sehingga itu, anggaran kerja sama punKawan2, dibantu relis yo...

=Komisi Informasi Kecam Penghapusan Kerjasama Publikasi Media

KI Riau: Menghapus Kerjasama Publikasi Media, Efisiensi Sesat

Pekanbaru,
Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, H Zufra Irwan SE, MM Cmed, SpAp mengecam dengan keras sikap Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se Riau yang dikhabarkan menghapus mata anggaran kerjasama publikasi media, baik media cetak maupun online, dengan alasan efisiensi.

Dalam keterangan kepada wartawan di Pekanbaru 28/10, Zufra Irwan menegaskan, hal ini disampaikan menyikapi adanya laporan sejak beberapa waktu belakangan sejumlah perusahaan media online maupun cetak, termasuk sejumlah wartawan yang bertugas di kabupaten kota mulai berkeluh kesah. Keluhan tersebut selain, disampaikan ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau juga disampaikan ke KI Riau.

Zufra Irwan yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau itu, mengaku benar-benar tersentak dan ingin menatang pemerintah kabupaten/kota untuk benar-benar membuka seluas-luasnya seluruh mata anggaran APBD kabupaten/kota di Riau itu."Kalau alasan efisiensi, lalu kerjasama media dihapus, artinya sesat pemahaman dalam menyusun APBD," kata Zufra.

Menurut Zufra, kalau memang terjadi penghapusan mata anggaran kerjasama media yang sudah bertahun-tahun ada, sama dengan kepala daerahnya mengajak masyarakat kembali masuk kepada era kegelapan masa lalu, serba tetutup dan serba rahasia." Hari ini, APBD wajib dibuka seluas-luasnya kepada publik. Salah satu saluran resminya ya media, baik cetak maupun oline, TV maupun radio," tutur Zufra.

Kenapa dinilai sesat pemahaman dan ingin kembali kepada ke gelapan dan tidak ingin diawasi oleh publik, kata Zufra, menghapus kerjasama media bisa saja salah satu trik agar berbagai mata anggaran yang ada di APBD tidak terpublikasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi dan tidak ada publik yang mengawasi.

"Lah, gimana tidak sesat pemahaman namanya dan ingin kembali ke era ketertutupan, anggaran publikasi seminim mungkin. Lalu, anggaran makan minum pejabat di bagian umum misalnya atau anggaran pimpinan makin bengkak, kebutuhan rumah tangga pejabat, nauzubillah, anggaran yang lain dihazab, manusiawikah pimpinan yang begitu," papar Zufra.

Zufra Irwan juga mendapat keluhan dari sejumlah perusahaan media dan wartawan di Riau bahwa ada kecendrungan Dinas Kominfo kabupaten/kota termasuk Kominfo Provinsi Riau lebih mengutamakan media sosial dari pada media oline atau cetak yang selama ini kerjasama publikasi, sehingga anggaran kerja sama semakin "sama-samar".

"Kalau ini memang terjadi, semakin sesat dan ngawur implementasi efisiensi yang diharapkan. Efisiensi itu nafasnya bukan menghapus. Apakah dengan cara publikasi menggunakan media sosial interen, sasaran bisa tercapai? saya yakin tidak. Karena masyarakat sudah duluan tidak akan percaya, pasti yang baik-baik saja yang diekspos dan tak akan dibaca masyarakat," tukas Zufra.

Kalau penghapusan kerjaa sama media ini terjadi di Kominfo Provinsi Riau, menurutnya bisa lebih parah, karena, mengangkangi Pergub yang dibuat sendiri.

"Publikasi melalui medsos interen apa lagi pakai biaya yang besar, payung hukumnya kan harus jelas. Sementara Pemprov Riau punya Pergub yang tegas dalam melakukan kerja sama publikasi di media.Mudah-mudahan tidak demikian, jangan sampai kerjasama media dipersulit, lalu dengan mudah menyalurkan anggaran dengan cara disiasati," tutur Zufra Irwan menegaskan.

Bahkan jika ada bupati atau wali kota yang melakukan itu, Zufra mengatakan agar digugat saja.

Sidang Lanjutan Koperasi JMB, PN Rohil Tetapkan Jadwal Mediasi

Kemelut Riau Pos Grup, Rida K Liamsi Mengaku Diperlakukan Tak Adil

Mediasi Sengketa Informasi Disdik Riau dan Zonny Hundri Capai Kesepakatan

Ngadu Ke Diskop UMKM Rohil, Mediasi Koperasi Juang Makmur Bersama Temui Jalan Buntu

Syahrul Aidi Maazat Serap Aspirasi 5 Asosiasi Media dan Wartawan Riau

Ketua DK PWI Riau: Penggunaan Ijazah Palsu oleh Oknum Wartawan Masuk Ranah Pidana