Pemda Diminta Siapkan Data Korban Banjir Sumatera untuk Hunian Baru

kabarmelayu.comJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) secepatnya menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat, serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean.

Langkah ini dinilai penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Tito mengatakan, pemerintah bersama berbagai pihak tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

Baca Juga:

• Plh. Bupati Inhil Yuliantini Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Pulau Burung
• Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi

"Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana," kata Tito dalam keterangannya pada Jumat (26/12/2025).

Tito menegaskan kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud, yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.

Baca Juga:

• Gempa NTT, TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Warga Terdampak
• Data Sementara Gempa NTT: 14 Meninggal, Ribuan Mengungsi

"Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean," ujar Tito.

Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Langkah serupa akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar, seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.

"Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar)," ujar Tito.

Dia mendorong pemda setempat memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain melalui skema gotong royong, pemerintah telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlah unitnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, Tito memastikan seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,

"Tolong segera untuk mengoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan)," ujar Tito.

Republika

Plh. Bupati Inhil Yuliantini Serahkan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Pulau Burung

Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi

Gempa NTT, TNI Kerahkan Personel, Hercules, dan KRI Bantu Warga Terdampak

Data Sementara Gempa NTT: 14 Meninggal, Ribuan Mengungsi

Bupati H. Bistamam: Hasil Rakor Forkopimda Sumatera Jadi Modal Jaga Kondusivitas dan Percepatan Pembangunan

Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran, Ketua TP PKK Inhil Sampaikan Belasungkawa