Sebanyak 1.591 Desa di Riau Berstatus Maju dan Mandiri

kabarmelayu.comPEKANBARU– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi kemajuan daerah.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan ekspos Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Bakti 2025–2030, Jumat (20/2/2026) di Balai Pauh Janggi.

Dalam pemaparannya, SF Hariyanto menjelaskan bahwa program Riau Membangun Desa, Memajukan Kota menjadi arah kebijakan pembangunan yang menekankan pemerataan dan penguatan ekonomi berbasis desa.
Ia memaparkan, Indeks Desa Provinsi Riau Tahun 2025 berhasil menempati peringkat 10 nasional dengan skor 76,279 dan berstatus maju.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
• Sepakat! Kecamatan Pulau Burung Tuntaskan Tapal Batas Desa, Jadi Percontohan di Inhil

"Alhamdulillah, Indeks Desa Riau berada di peringkat 10 nasional dengan status maju. Ini menunjukkan pembangunan desa di Riau berada pada jalur yang tepat," ujar SF Hariyanto.

Ia juga menegaskan, pada tahun 2025 tidak terdapat lagi desa dengan status sangat tertinggal maupun tertinggal di Provinsi Riau.

Baca Juga:

• Walau Dikelilingi Perusahaan Besar, Dusun Kampung Tua di Siak Ini Nyaris Tak Tersentuh, Infrastruktur Memprihatinkan
• Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 Menurun, 67 persen Jurnalis Pernah Alami Kekerasan

Berdasarkan kategori status perkembangan desa tahun 2025, tercatat: Desa Mandiri: 759 desa, Desa Maju: 471 desa, Desa Berkembang: 361 desa, Desa Tertinggal: 0, Desa Sangat Tertinggal: 0. Dengan total 1.591 desa di Provinsi Riau.
Dalam upaya memperkuat pembangunan desa, Pemprov Riau pada tahun 2025 mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi untuk Desa.

Jumlah desa penerima tercatat sebanyak 1.579 desa dengan total dana yang dikucurkan sebesar Rp40.290.000.000.
Menurut SF Hariyanto, bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa.

"Kami ingin memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Bantuan keuangan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah agar desa semakin mandiri dan produktif," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Jumlah BUMDesa pasca intervensi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tercatat sebanyak 1.260 unit dengan kategori sebagai berikut: Dasar/Perintis: 359, Tumbuh/Pemula: 110, Berkembang: 403 dan Maju: 388.

SF Hariyanto menyampaikan bahwa peningkatan status BUMDesa menjadi indikator penting dalam menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi.

"BUMDesa harus menjadi lokomotif ekonomi desa. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan, kita ingin desa mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Sepakat! Kecamatan Pulau Burung Tuntaskan Tapal Batas Desa, Jadi Percontohan di Inhil

Walau Dikelilingi Perusahaan Besar, Dusun Kampung Tua di Siak Ini Nyaris Tak Tersentuh, Infrastruktur Memprihatinkan

Indeks Keselamatan Jurnalis 2025 Menurun, 67 persen Jurnalis Pernah Alami Kekerasan

Masyarakat Desa Domo Berjuang Atasi Erosi Tebing Sungai dengan Kearifan Lokal

Bronjong Tebing Sungai Mulai Dibangun, Ini Harapan Masyarakat Desa Domo