Panglima TNI: Alumni Taruna Nusantara Harus Menjadi Generasi Adaptif, Berkarakter, dan Berintegritas
Panglima TNI Alumni Taruna Nusantara Harus Menjadi Generasi Adaptif, Berkarakter, dan Berintegritas
TNI/Polri
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Tomsi Tohir selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Rakor ini bertujuan memastikan langkah pengendalian inflasi di daerah berjalan efektif serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah pengendalian inflasi yang lebih intensif, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan.
Baca Juga:
"Dalam waktu dekat kita akan memasuki periode yang cukup krusial, yakni bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pada periode ini biasanya terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas, sehingga diperlukan langkah pengendalian yang lebih intensif agar harga tetap stabil," ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga di masing-masing wilayah.
Baca Juga:
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu kedua Maret 2026.
"Atas dasar pemantauan kami hingga 13 Maret 2026 atau minggu kedua bulan Maret, terdapat 222 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan minggu pertama Maret yang tercatat sebanyak 204 kabupaten/kota," ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian bersama karena mengalami kenaikan harga di berbagai daerah.
"Komoditas yang perlu menjadi perhatian di antaranya telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, serta minyak goreng. Telur ayam ras mengalami kenaikan di 230 kabupaten/kota, cabai rawit di 199 kabupaten/kota, dan daging ayam ras di 192 kabupaten/kota," jelasnya.
Ateng juga menyampaikan bahwa harga rata-rata telur ayam ras secara nasional saat ini telah melampaui harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Melalui Rakor Pengendalian Inflasi Nasional tersebut, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat terus meningkatkan koordinasi dan memperkuat langkah-langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri.
Panglima TNI Alumni Taruna Nusantara Harus Menjadi Generasi Adaptif, Berkarakter, dan Berintegritas
TNI/Polri
kabarmelayu.com,SIAK Kepolisian Sektor (Polsek) Kandis melaksanakan proses penyerahan dan pemakaman jenazah tanpa identitas (Mr X) yang
Hukrim
Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia mewujudkan ketahanan pangan nasional, Polsek Kandis melaks
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Nama H. Haris yang disebut dalam laporan dugaan penjarahan buah sawit di lahan negara berstatus 110B yang dikelola
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Setelah 6 tahun menimba ilmu di bangku UPT Sekolah Dasar Negeri (SDN) 024 Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kecelakaan lalu lintas maut kembali terjadi di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru. Seorang pengendara sepeda m
Peristiwa
kabarmelayu.com,JAKARTA Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) saat ini tengah memperjuangkan kesejahteraan dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) mela
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Untuk memastikan kegiatan gotong royong berjalan optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah pusat melalui Kementerian Dikdasmen menyetujui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kota Pekanbaru.
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhu
Pemerintahan