KI Riau Ingatkan Pentingnya Optimalisasi PPID di Lingkungan Pemko Pekanbaru

kabarmelayu.com,PEKANBARU- Untuk mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho dengan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau H Zufra Irwan dan Yulianti Chaidir yang membahas upaya penguatan PPID serta optimalisasi layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemko Pekanbaru di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru, Kamis (11/6/2026).

Langkah ini dinilai penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi.

Baca Juga:

• Bupati Kasmarni Buka KKI 2026, 129 Tim Siap Berkompetisi
• Akhir September 2026 Jalan Ronggo Warsito Bebas Kabel Udara

Dikesempatan itu, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca Juga:

• MTQ Kelurahan Sekip Bergulir, Lahirnya Generasi Qurani ‎
• Pelatihan Public Speaking IKWI Riau, Dorong Perempuan Berani Tampil

"Kami berkomitmen memperkuat fungsi PPID di seluruh OPD agar pelayanan informasi publik semakin baik, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Agung Nugroho menegaskan, kualitas pengelolaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra pemerintah daerah.

Menurutnya, citra Pemko Pekanbaru, termasuk citra pimpinan dan para pejabatnya, sangat bergantung pada kemampuan dalam mengemas, mengelola dan menyajikan data serta informasi secara berkualitas kepada masyarakat.

"Citra Pemko Pekanbaru, citra pimpinan dan pejabatnya sangat ditentukan oleh bagaimana data dan informasi dikelola serta disampaikan secara baik, transparan dan berbasis teknologi informasi," ujar Agung Nugroho sembari berjanji akan segera mengumpulkan PPID di seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru guna memperkuat dan meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Untuk itu, kami minta kesediaan KI Riau jadi narasumber pada saat PPID di seluruh OPD saya kumpulkan nanti," ucap Agung Nugroho.

Sementara itu, Komisioner KI Provinsi Riau Zufra Irwan menyampaikan, penguatan PPID menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru diharapkan dapat semakin optimal dalam mengelola dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Zufra Irwan juga menyampaikan pentingnya penguatan fungsi PPID sebagai ujung tombak pelayanan informasi publik.

"Kita berharap seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," harap Zufra menekan, bahwa melalui penguatan PPID dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemko Pekanbaru diharapkan mampu menghadirkan layanan informasi yang lebih cepat, akurat dan mudah diakses masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui pertemuan tersebut, Pemko Pekanbaru dan KI Provinsi Riau sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik.

Upaya itu diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Bupati Kasmarni Buka KKI 2026, 129 Tim Siap Berkompetisi

Akhir September 2026 Jalan Ronggo Warsito Bebas Kabel Udara

MTQ Kelurahan Sekip Bergulir, Lahirnya Generasi Qurani ‎

Pelatihan Public Speaking IKWI Riau, Dorong Perempuan Berani Tampil

Warga Dumai Dikejutkan Suara Dentuman, Cahaya Kemerahan Muncul dari Arah Kilang Pertamina Dumai

Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Penghapusan Denda Pajak Hingga 30 September