PEKANBARU, kabarmelayu.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen P3A) mencatat, semester kedua tahun 2016 silam ada 2500 kasus yang dilaporkan terkait permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia. Angka ini diyakini kian meningkat dari tahun ke tahun.
“Ini belum termasuk yang tak dilaporkan dan kasus yang disampaikan ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Lembaga lain yang fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak,” ujar Kabid Partisipasi Lembaga Profesi Kemen P3A, Riskiyono disela sela acara sosialisasi isu gender dan pemenuhan hak anak dalam pola asuh keluarga di ruang Hangtuah I Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (13/07/17).
Untuk itu Kementerian P3A mengimbau agar menyetop kekerasan terhadap perempuan, stop perdagangan manusia (trafficking) dan stop kesenjangan ekonomi. Pasalnya ketiga permasalahan ini merupakan pemicu di semua daerah.
Baca Juga:
Menurutnya, permasalahan perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Oleh karenanya Kemen P3A mengumpulkan kelompok masyarakat untuk berbuat sehingga bisa menyentuh semua line masyarakat.
Riskiyono mengatakan melalui sosialisasi ini diharapkan Dinas P3A Riau dapat bersinergi dengan Kemen P3A melalui Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa).
Baca Juga:
Ia berharap forum Puspa ini bisa mempercepat implementasi program guna menangani masalah yang dihadapi perempuan dan anak.
Saat ini ucap Riskiyono, forum Puspa sudah terbentuk di 12 Provinsi Diantaranya, Riau, Bali, NTB, Kaltim, Makassar, Sumbar, Medan dan beberapa daerah lainnya.
Sementara kota layak anak di Indonesia sebut Riskiyono, sejauh ini belum ada. “Yang ada menuju kota/kabupaten layak anak. Ada 31 komponen yang menjadi kriteria kota layak anak. Kita hanya menargetkan 10 kriteria saja untuk menuju kota/kabupaten layak anak.
Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kota Pekanbaru apakah sudah memenuhi kriteria untuk menuju kota layak anak atau tidak, Riskiyono menjawab sudah.
Ia beralasan di kota Pekanbaru sudah ada Ruang Terbuka Hijau (RTH) tempat anak bermain, hak untuk pejalan kaki, keamanan untuk anak, sekolah ramah anak. Namun untuk menjadi kota layak anak kata Riskiyono, banyak yang harus disiapkan.
Sementara itu berdasarkan pantauan di tempat berlangsungnya acara, sosialisasi isu gender dan pemenuhan hak anak dalam pola asuh keluarga ini dibuka oleh Kepala Dinas P3A Riau, Tengku Hidayat Eviza.
Adapun yang menjadi narasumber diantaranya, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Feti, Ahli gizi Indonesia Bambang Harianto dan staf Kementerian P3A Desi. (fin)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Hanya selang beberapa hari setelah kejadian yang menewaskan 5 korban, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas To
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru menyatakan komitmen penuh dampingi Pe
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief MBA meminta para kepala daerah di Provinsi Riau dapat me
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Program Satu ASN Satu RW bertujuan memperkuat pendataan warga. Program ini bertujuan mendukung penyaluran bantua
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang warga Bandung yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ka
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini 1 (PD 1) tsunami pagi ini untuk
Lingkungan
DUNIA keimigrasian Indonesia kembali didera sorotan tajam menyusul mencuatnya serangkaian dugaan kasus pemerasan sistemik yang menyasar warg
Opini
kabarmelayu.com,INHIL Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dr. H. Udin Syafriudin, M. Kes, menanggapi pemberitaan da
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus digencarkan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Dala
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir bergerak cepat menangani
Lingkungan