Kementerian P3A Gelar Sosialisasi Isu Gender dan Pemenuhan Hak Anak

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen P3A) mencatat, semester kedua tahun 2016 silam ada 2500 kasus yang dilaporkan terkait permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia. Angka ini diyakini kian meningkat dari tahun ke tahun.

“Ini belum termasuk yang tak dilaporkan dan kasus yang disampaikan ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Lembaga lain yang fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak,” ujar Kabid Partisipasi Lembaga Profesi Kemen P3A, Riskiyono disela sela acara sosialisasi isu gender dan pemenuhan hak anak dalam pola asuh keluarga di ruang Hangtuah I Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (13/07/17).

Untuk itu Kementerian P3A mengimbau agar menyetop kekerasan terhadap perempuan, stop perdagangan manusia (trafficking) dan stop kesenjangan ekonomi. Pasalnya ketiga permasalahan ini merupakan pemicu di semua daerah.

Baca Juga:

• Bupati Kasmarni Buka Asistensi IEPK 2026, Perkuat Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
• Inovasi Wali Kota Agung Genjot PAD, Pemprov Minta Daerah Lain Berdayakan PKK

Menurutnya, permasalahan perempuan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Oleh karenanya Kemen P3A mengumpulkan kelompok masyarakat untuk berbuat sehingga bisa menyentuh semua line masyarakat.

Riskiyono mengatakan melalui sosialisasi ini diharapkan Dinas P3A Riau dapat bersinergi dengan Kemen P3A melalui Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa).

Baca Juga:

• Lantik 215 Kepala Sekolah, Bupati Kasmarni Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Pungli PPDB
• Bawa Pasien dari Bagansiapiapi, Ambulans Kecelakaan di Tol Permai, Tiga Tewas

Ia berharap forum Puspa ini bisa mempercepat implementasi program guna menangani masalah yang dihadapi perempuan dan anak.

Saat ini ucap Riskiyono, forum Puspa sudah terbentuk di 12 Provinsi Diantaranya, Riau, Bali, NTB, Kaltim, Makassar, Sumbar, Medan dan beberapa daerah lainnya.

Sementara kota layak anak di Indonesia sebut Riskiyono, sejauh ini belum ada. “Yang ada menuju kota/kabupaten layak anak. Ada 31 komponen yang menjadi kriteria kota layak anak. Kita hanya menargetkan 10 kriteria saja untuk menuju kota/kabupaten layak anak.

Ketika ditanya tentang penilaiannya terhadap kota Pekanbaru apakah sudah memenuhi kriteria untuk menuju kota layak anak atau tidak, Riskiyono menjawab sudah.

Ia beralasan di kota Pekanbaru sudah ada Ruang Terbuka Hijau (RTH) tempat anak bermain, hak untuk pejalan kaki, keamanan untuk anak, sekolah ramah anak. Namun untuk menjadi kota layak anak kata Riskiyono, banyak yang harus disiapkan.

Sementara itu berdasarkan pantauan di tempat berlangsungnya acara, sosialisasi isu gender dan pemenuhan hak anak dalam pola asuh keluarga ini dibuka oleh Kepala Dinas P3A Riau, Tengku Hidayat Eviza.

Adapun yang menjadi narasumber diantaranya, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Feti, Ahli gizi Indonesia Bambang Harianto dan staf Kementerian P3A Desi. (fin)

Bupati Kasmarni Buka Asistensi IEPK 2026, Perkuat Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

Inovasi Wali Kota Agung Genjot PAD, Pemprov Minta Daerah Lain Berdayakan PKK

Lantik 215 Kepala Sekolah, Bupati Kasmarni Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Pungli PPDB

Bawa Pasien dari Bagansiapiapi, Ambulans Kecelakaan di Tol Permai, Tiga Tewas

Tolak Titipan, PWI Pekanbaru Siap Dampingi Pemko Kawal SPMB 2026/2027

Kepala Daerah Didorong Maksimalkan Forum DPR RI Dapil Riau untuk Akses APBN