Pansus RPP Tahun 2015 Kampar Terbitkan Sepuluh Rekomendasi

BANGKINANG, kabarmelayu.com - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kampar yang membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015 menerbitkan Sepuluh rekomendasi.

Kesepuluh rekomendasi itu dibacakan juru bicara Pansus, Triska Felly dalam acara rapat paripurna DPRD Kampar dalam agenda penyampaian laporan Pansus RPP tahun anggaran 2015 dan acara laporan hasil reses masa sidang II tahun 2016 sekaligus pembukaan masa sidang III tahun 2016 diruang paripurna gedung DPRD Kampar, Senin (5/9).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kampar, Sunardi DS didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar H Sahidin yang dihadiri Bupati Kampar diwakili Asissten III Sekdakab Kampar, Nurrahmi, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Kepala Bagian dan tamu undangan lainnya.

Baca Juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Personil KSKP Polres Inhil Beri Penyuluhan ke Peternak
• Sepakat! Kecamatan Pulau Burung Tuntaskan Tapal Batas Desa, Jadi Percontohan di Inhil

Adapun Sepuluh rekomendasi tersebut yakni, terhadap penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) maka Pansus meminta masuknya pihak ketiga melakukan pengkajian terhadap potensi PAD sehingga ada data pembanding terhadap prediksi atau rencana PAD masing-masing SKPD, maka terhadap kajian oleh pihak ketiga itu dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2016.

Terhadap badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) agar secepatnya menyelesaikan persoalan seperti, pelantikan kepala desa terpilih yang sampai saat ini belum dilaksanakan, Pansus minta agar pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum atau peraturan berlaku, bukan pendekatan politik semata dan kepentingan sehingga tidak terjadi penzoliman kebijakan, sebab kebijakan yang kita buat akan dipertanggungjawabkan dan meminta agar pencairan ADD oleh kepala desa dilakukan secepat mungkin, jangan berbelit-belit.

Baca Juga:

• Wako Agung Nugroho Launching Logo HUT Pekanbaru Ke-242, Ini Maknanya
• Terbitkan SP3 Dugaan Pemerasan dan Penggelapan, Kapolri hingga Jajaran Polda Lampung Dipraperadilankan di PN Jaksel

Selanjutnya Pansus merekomendasikan agar Dinas Koperasi dibantu bagian perekonomian dan BPR Sarimadu untuk dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap keberadaan koperasi kampar mandiri (KKM), karena dari sekian banyak KKM yang ada, kondisinya sangat memprihatinkan, dana pinjaman Rp 100 Juta ke BPR Sarimadu untuk sewa kantor dan pembuatan interior sampai saat ini kecil presentasenya di kembalikan. Terhadap hal ini Pansus meminta kebijakan agar dikaji ulang sehingga lebih terarah dan tepat sasaran.

Disebabkan banyaknya dana bergulir yang telah disalurkan oleh Bank BPR Sarimadu dan fakta yang terjadi juga kemacetan yang luar biasa terhadap pengembalian dana bergulir tersebut, kami minta kepada seluruh pihak terkait agar lebih proaktif menuntaskan persoalan ini. Kepada Dinas Peternakan, untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap begitu banyaknya hewan ternak digulirkan kepada para petani, maka Pansus menyarankan agar Dinas P[eternakan membuat data base tentang jumlah ternak yang menjadi asset daerah yang dikaitkan dengan besaran dananya.

Untuk pos dana cadangan, Pansus berpendapat jika dana cadangan belum termanfaatkan atau sulit untuk dimanfaatkan sesuai dengan Perda dana cadangan maka dikembalikan ke kas untuk dipergunakan pada APBD Perubahan, mengingat masih tingginya kebutuhan biaya untuk mempercepat pembangunan dan pemberantasan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat.

Terhadap LHP BPK RI Perwakilan Riau, maka Pansus meminta agar disampaikan perkembangannya tindaklanjutnya ke DPRD Kampar.

Selanjutnya terhadap dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kemacetan agar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, Pansus memahami dan prihatin terhadap kesulitan Tiga kelompok tani bawang merah di Sungai Geringging yang gagal dalan usaha , mereka melakukan peminjaman pada tahun 2013 sebesar Rp 300 Juta. Dengan gaal usaha mereka menyebabkan mereka tidak bisa mengansur pinjamannya dan juga kelompok tani lainnya. Jangan sampai program zero kemiskinan berbalik menjadi program memiskinkan karena tanah dan bangunan mereka disita disebabkan tidak bisa membayar pinjaman.

Pansus juga prihatin saat disibukkan dengan program zero kemiskinan namun hari ini meyaksikan di RSUD Bangkinang dua orang anak terbaring lemah, memprihatinkan karena gizi buruk. Untuk itu diharapkan Dinas Kesehatan untuk cepat tanggap membantu mereka.

Dan yang terakhir, terhadap tiga zero program Bupati Kampar dan Kampar sebagai sentra bawang merah sesumatera yang menjadi program unggulan namun disisi lain Pansus menemukan RTMPE yang telah berubah wujud menjadi bengkel di Desa Aur Sati dan tempat lain tak terurus oleh pemiliknya. Pansus hanya berdo’a semoga semua program tersebut terwujud diakhir masa jabatan Bupati Kampar periode 2011-2016 dan pada tahun 2017 mendatang dapat menikmati hasilnya. (sy)

Dukung Swasembada Pangan, Personil KSKP Polres Inhil Beri Penyuluhan ke Peternak

Sepakat! Kecamatan Pulau Burung Tuntaskan Tapal Batas Desa, Jadi Percontohan di Inhil

Wako Agung Nugroho Launching Logo HUT Pekanbaru Ke-242, Ini Maknanya

Terbitkan SP3 Dugaan Pemerasan dan Penggelapan, Kapolri hingga Jajaran Polda Lampung Dipraperadilankan di PN Jaksel

Jeritan Transmigran Air Balui, Menuntut Keadilan di Tengah Sengkarut Agraria

Pelaku Teror Pocong di Kulim Diamankan Polisi Tak Benar, Ternyata ODGJ