Aksi dilakukan di kawasan Car Free Day (CFD) Thamrin-Sudirman, Jakarta Pusat, Ahad pagi (7/7/2024). Di bawah rintik hujan, para orang tua ini bersemangat menyuarakan aspirasinya.
Beragam isi curahan hati mereka tuangkan dalam bentuk poster, mulai dari pesan 'jangan ada jatah orang dalam di sekolah' hingga keluhan mahalnya biaya pendidikan 'dikit-dikit nagih bayaran, itu sekolah atau debt collector'.
Baca Juga:
Usai aksi, Jubir Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja), Ubaid Matraji meminta pemerintah menghentikan sistem kompetisi tidak sehat dalam perebutan kursi sekolah.
Ubaid menjelaskan, sistem rebutan kursi PPDB ini banyak membuat anak-anak putus sekolah karena tidak lolos sekolah negeri. Sebab, keterbatasan ekonomi yang dimiliki orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Baca Juga:
"Mereka saat ini terancam putus sekolah, karena terkendala mahalnya biaya di sekolah swasta. Bahkan, tak sedikit diantara mereka adalah anak-anak penerima KIP dan KJP yang gagal di berbagai jalur PPDB," kata dia kepada wartawan di lokasi.
Ubaid menegaskan 'sekolah bebas biaya' harus disuarakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya.
"Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya," kata Ubaid
Ia, menyarankan pemerintah bekerjasama dengan sekolah swasta untuk melaksanakan kebijakan sekolah bebas biaya ini. Menurut dia, semua anak harus punya hak yang sama, pemerintah harus menjamin semua anak kebagian bangku sekolah.
"Tidak boleh lagi ada istilah gagal PPDB, karena semua akan akan kebagian kursi. Jika daya tampung sekolah negeri minim, maka pemda wajib melibatkan sekolah swasta," tuturnya.
Diketahui, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuat sejumlah pihak melakukan kecurangan. Ada temuan 'siswa titipan' masuk PPDB yang terungkap dalam investigasi salah satu media nasional serta temuan mengenai pemalsuan data di kartu keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mengusulkan agar ada pembentukan satuan tugas (Satgas) PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan dinas-dinas terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
"Saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, dan sekarang sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Kalau nanti Keppres-nya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul. Sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan, karena dari unsur kejaksaan dan kepolisian belum terlibat, padahal kan jelas-jelas pelanggaran itu," kata Muhadjir.
Ia menyayangkan perbuatan ilegal masyarakat yang menggunakan ijazah palsu, memindahkan alamat, atau menggunakan kartu keluarga palsu dalam proses PPDB.
"Masing-masing daerah harus segera mempelajari kasusnya, kan ada data historis sebetulnya kasus PPDB itu kan, tidak semua daerah bermasalah dan dalam satu daerah paling hanya beberapa titik saja yang bermasalah. Itu mestinya sejak awal harus sudah diantisipasi, sehingga sudah ada penyelesaian dan tidak berulang, karena kalau kasusnya berulang, itu berarti pemerintah daerah selama ini tidak melakukan perbaikan atas kasus sebelumnya," ucapnya.
kabarmelayu.comPEKANBARU Hingga saat ini, Provinsi Riau telah memiliki tiga Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi. Dua sekolah berada di Ko
Pendidikan
Anggota Koramil 032105/RM lakukan Pendampingan Tanaman Kacang Panjang
TNI/Polri
kabarmelayu.comJAKARTA Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau mendukung upaya anggota DPR RI Hendry Munief MBA untuk mempe
Parlemen
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau merespons aksi penolakan rencana relokasi warga eks Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ke w
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Warga Desa Limau Manis, RT 01, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dikejutkan kemunculan seekor
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum),
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pesan terakhir yang diduga ditulis SH, seorang karyawan kafe di Kota Pekanbaru, viral media sosial usai karyawan
Peristiwa
Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir (Inhil), Samsuri Daris, mendorong Pemerintah Provinsi Riau a
Parlemen
kabarmelayu.comPEKANBARU Seorang nenek bernama Salasiah (65) menjadi korban serangan buaya saat sedang mencuci di sungai belakang rumahnya,
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 304.717 orang warga di Kota Pekanbaru bisa berobat cukup dengan KTP di fasilitas kesehatan. Mereka adala
Kesehatan