Tuntut Plasma 20 Persen PTPN V Regional III, Warga Ngaso Temui DPRD Riau
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mendatangi DPRD Provinsi R
Sosial
Kegiatan dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memperkuat integritas pendidikan di Bumi Lancang Kuning.
Penandatanganan pakta integritas ini diikuti oleh berbagai elemen penting, mulai dari para kepala sekolah SMA/SMK, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perangkat daerah, hingga tokoh-tokoh penggerak pendidikan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga marwah dunia pendidikan di Riau. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi contoh dalam menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dimana nilai-nilai tersebut kini mulai langka jika tidak dijaga bersama.
Baca Juga:
Job menegaskan, bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Wakil Gubernur, SF Hariyanto, Pemprov Riau tidak akan mentolerir praktik manipulasi data siswa, gratifikasi, atau intervensi yang tidak semestinya dalam proses seleksi. Menurutnya, segala kecurangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat dan masa depan anak-anak.
"Pemprov Riau berkomitmen untuk mewujudkan SPMB yang semakin baik, transparan dan jujur. Tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melenceng," katanya, Jumat (13/6/2025).
Baca Juga:
Sebagai informasi, SPMB tahun ini akan dilaksanakan melalui beberapa jalur seperti zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua atau mutasi. Semua jalur ini dirancang agar anak-anak dari seluruh penjuru Riau punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Prinsipnya sederhana, yaitu akses pendidikan yang adil untuk semua.
"Semua jalur ini kita rancang untuk memastikan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak Riau, dari manapun mereka berasal," ujarnya.
Maka dari itu, Plh Sekda mengajak semua pihak untuk ikut mengawal jalannya SPMB, dari awal hingga akhir. Tidak hanya sekadar mengawasi, tapi juga ikut mendorong agar prosesnya berjalan lancar, terbuka, dan bebas dari kecurangan. Ia berharap ada kesadaran kolektif untuk menjaga integritas bersama, bukan hanya saat seleksi, tapi juga dalam budaya pendidikan sehari-hari.
"Kepada seluruh pihak sekolah, mari kita jaga proses SPMB supaya berjalan dengan lancar, objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari pungli," ujar Job.
Lebih lanjut, Job Kurniawan mewanti-wanti jika ada pihak yang nekat melakukan kecurangan, maka Pemprov Riau siap mengambil langkah hukum. Sebab menurutnya, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan nasib pendidikan anak-anak Riau.
"Jangan coba-coba bermain dengan SPMB dan melanggar integritas. Jika masih ada yang coba melakukan kecurangan, siap-siap berhadapan dengan proses hukum," tegas Plh Sekda.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mendatangi DPRD Provinsi R
Sosial
kabarmelayu.com,DUMAI Persiapan Konferensi Kota (Konferkot) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dumai telah mencapai 98 persen. Agenda ya
TNI/Polri
kabarmelayu.com,RIAU Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) kembali menjadi sorotan. Akademisi hukum, D
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sepanjang tahun 2026 ini sebanyak 65 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan pembakaran hutan dan la
Hukrim
Kapolsek Teluk Meranti Pasang 6 Plang Peringatan di Lokasi Karhutla
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPTD Labkesmas) Kabupaten Bengkalis berhasil m
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Sekdakab H. Tantawi Jauhari, mengambil sumpah sekaligus melantik 18 Pejabat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen tinggi dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Pemko membuka jala
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kualitas
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Dewan Penasihat (DP) bersama Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat di Kantor PW
TNI/Polri