Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah

kabarmelayu.com,PEKANBARU — Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolaborasi lintas daerah. Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief MBA, menilai pemerintah dapat memperkuat konten lokal dan kolaborasi antar daerah dalam pengembangan industri film nasional.

Dia menerangkan bahwa Riau memiliki potensi besar untuk pengembangan industri film nasional dengan konten lokal. Hal ini menjadi simpul baru dalam pengembangan industri perfilman Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Hendry Munief dalam agenda kunjungan kerja Panja Kreatifitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) ke Yayasan Sinema Yogyakarta sebagai penyelenggara Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) pada Jumat (5/6/2026).

Baca Juga:

• Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka
• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

"Saya melihat peluang kerja sama strategis antara daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri untuk pengembangan dan distribusi film nasional. Selama ini kita melihat eksplorasi film berbasis kearifan lokal kurang dan distribusi film tidak merata ke setiap daerah" katanya.

Riau, kara Hendry Munief bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya Melayu yang sangat potensial untuk diangkat ke layar lebar.

Baca Juga:

• Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor
• Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

"Riau punya narasi kuat, baik dari sisi sejarah, budaya, maupun lanskap. Ini adalah bahan baku utama industri film. Yang perlu kita dorong sekarang adalah ekosistemnya," ujarnya.

Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM, distribusi film, hingga dukungan kebijakan menjadi kunci agar potensi tersebut tidak berhenti sebagai wacana.

Dalam pemaparan yang disampaikan, kerja sama dengan lembaga seperti JAFF dinilai dapat membuka peluang besar, mulai dari program roadshow, kurasi film, hingga inkubasi komunitas kreatif lokal. Hendry menilai, pendekatan ini penting untuk membangun fondasi industri film dari daerah.

"Kalau kita ingin industri ini tumbuh merata, maka harus dimulai dari daerah. Transfer pengetahuan dan pengalaman dari ekosistem yang sudah matang seperti Yogyakarta sangat penting," jelasnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas sineas lokal melalui program magang (internship) dan coaching clinic juga menjadi sorotan utama. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan standar produksi film daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

"SDM kita harus naik kelas. Tidak cukup hanya kreatif, tapi juga harus punya standar teknis dan manajerial yang baik," tambah Hendry.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pembelajaran dari negara-negara Asia yang sukses membangun industri film, seperti Korea Selatan, India, dan Filipina.

Korea Selatan, misalnya, sukses melalui kebijakan screen quota untuk melindungi film lokal, sementara India unggul lewat pemerataan infrastruktur bioskop hingga ke daerah. Filipina fokus pada pembangunan pusat film komunitas berbasis pemerintah.

"Indonesia bisa mengadopsi praktik terbaik ini, tentu dengan penyesuaian konteks lokal," kata Hendry.

Hendry Munief juga menekankan pentingnya kebijakan daerah dalam mendukung industri film, seperti insentif pajak, penyediaan ruang kreatif, serta fasilitasi festival dan promosi.

Menurutnya, tanpa keberpihakan kebijakan, industri film daerah akan sulit berkembang secara berkelanjutan.

"Pemerintah daerah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator dan akselerator," tegasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, dan pelaku industri, Hendry optimistis Indonesia dapat membangun industri film yang kuat dan merata.

"Kolaborasi adalah kunci. Kalau semua bergerak bersama, saya yakin industri film kita bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang membanggakan," pungkasnya.

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Anggota Komisi II DPRD Inhil Hadiri Pawai Taaruf dan Pembukaan Stand Bazar MTQ ke-41 Kecamatan Enok

RUU Kawasan Industri Didorong Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM