Kepala UPT SMPN 4 Siak Hulu, M. Hujani, S. Pd, M. Pd saat berbincang dengan media, Selasa (15/7/2025) mengatakan, seperti yang diperkirakan sebelumnya, bahwa pendaftar di sekolahnya tahun ini akan membludak. Sayang, banyak dari mereka yang tak bisa diterima karena keterbatasan kuota yang tersedia.
Seperti diketahui, di tahun ajaran ini jumlah rombel (rombongan belajar) di UPT SMPN 4 Siak Hulu harus dikurangi 5, menyesuaikan dengan Permendikbudristek yang berlaku. Hal ini tentunya berimbas pada kuota penerimaan siswa baru di tahun ini.
"Jadi terikat dengan sistem dan aturan yang ada, tahun ini kita hanya bisa menerima 8 rombel saja, dengan maksimal total seluruhnya dibatasi sebanyak 33 rombel. Ini berlaku di seluruh Indonesia," terang M. Hujani.
Baca Juga:
Banyak orang tua anak yang menpertanyakan terkait pembatasan kuota ini. Sementara itu, pihak sekolah juga tak bisa melakukan penambahan rombel.
Jika pihak sekolah nenambah rombel di luar jumlah yang telah ditetapkan, maka kata Hujani mereka tidak akan diakui karena namanya tidak masuk dalam Dapodik. Dengan demikian, resikonya bagi peserta didik tersebut akan sangat fatal ke depannya.
Baca Juga:
Peserta didik yang tidak masuk Dapodik tidak akan mendapat e-raport. Fatalnya lagi, di kelas IX mereka juga tidak akan menerima e-ijazah, sehingga tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Jika tak terdaftar di Dapodik, anak juga tidak akan menerima dana BOS serta tidak bisa menerima bantuan-bantuan pendidikan lainnya dari pemerintah karena namanya tak terdaftar di Dapodik.
"Nah, orang tua tidak memahami itu. Kondisi sistem saat ini sudah berubah dengan segala aturan yang mengikat dan harus dipatuhi," terang Hujani.
Jika saja penambahan rombel dapat dilakukan tanpa persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Hujani sendiri juga tidak keberatan untuk melakukan penambahan rombel sekolahnya.
Memang ada beberapa orang tua yang masih menunggu agar anaknya dapat masuk di UPT SMPN 4 Siak Hulu. Oleh karena itu, pihak sekolah juga telah mencoba mencari aolusi atas permasalahan ini dengan mengajukan penambahan rombel ke Kemendikdasmen melalui Disdikpora Kampar.
"Hingga saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian," ujar Hujani.
Solusi lainnya, anak dapat mendaftar dan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
M. Hujani yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Serantau Mawar Kampar Kiri ini mengakui, memang ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan SPMB secara online. Namun pengecualian itu atas persetujuan Kemendikdasmen dikarenakan kondisi dan situasi sekolah terkait yang tidak memungkinkan penerapan SPMB secara online.
"Namun pada prinsipnya, SPMB tahun ajaran ini berjalan dengan baik, meski dengan beberapa catatan," tutup Hujani mengakhiri.
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menegaskan bahwa masa depan lingkungan, kualit
Lingkungan
UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota, pagi ini menggelar kegiatan peringatan Isra Mi&039ra
Pendidikan
kabarmelayu.comPEKANBARU Setelah dipanggil paksa oleh pengadilan negeri (PN) Pekanbaru sebagai saksi terkait kasus narkotika yang menjerat
Hukrim
kabarmelayu.comJAKARTA Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menegaskan keinginannya mencaplok Greenland dari Denmark, langkah yang
Peristiwa
kabarmelayu.comBENGKALIS Menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagperin) Kabupaten Bengkalis bersama
Pemerintahan
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil Hj. Katerina Susanti menghad
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Wakil Presiden RI ke10 dan ke12, Muhammad Jusuf Kalla, meresmikan Kebun Raya Universitas Pahlawan Tuanku Tambus
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat
Hukrim
kabarmelayu.coman struktur jalan sebelum benarbenar digunakan oleh kendaraan dalam jumlah besar. Setelah diaspal, kita lakukan running in
Pemerintahan
kabarmelayu.comJAKARTA Pada sidang paripurna pembukaan masa sidang tahun 2026, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menega
Parlemen