Temuan tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) II: Tindak Lanjut Kolaborasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (18/11). KPK menilai lemahnya tindak lanjut ini menunjukkan persoalan integritas lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi penjaga nilai moral.
"90 dari 93 kota sudah beregulasi PAK. Namun, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) bernilai 3,85 dari skala 5, yang menandakan perlunya penguatan budaya integritas sejak dini," ucap Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo.
Baca Juga:
Ibnu menjelaskan, implementasi PAK paling banyak dituangkan melalui peraturan kepala daerah: peraturan wali kota sebesar 96,77 persen, peraturan gubernur 81,58 persen, dan peraturan bupati 80,72 persen.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak cukup diberikan kepada siswa, tetapi harus hadir dalam tata kelola organisasi pendidikan—mulai dari layanan publik, perizinan, hingga budaya sekolah. Ia mengingatkan bahwa gratifikasi kecil yang dianggap lumrah dapat menjadi akar praktik korupsi.
Baca Juga:
"Seperti gratifikasi yang lumrah di masyarakat, tapi sebenarnya melanggar. Sampaikan ini dalam buku panduan dan mencantumkan akibat korupsinya bagi keluarga," pesannya.
KPK mencatat, dari 3.074 rencana aksi yang telah disusun, sebagian besar masih berupa kegiatan teknis seperti sosialisasi (1.415 kegiatan), workshop (767 kegiatan), monitoring dan evaluasi (332 kegiatan), serta penerbitan regulasi baru (295 kegiatan). Namun, tantangan terbesar tetap berada pada koordinasi lintas kementerian/lembaga yang masih rendah (78 persen) dan minimnya partisipasi daerah dan satuan pendidikan (67 persen).
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, sebelumnya telah menetapkan tiga fokus utama dalam HLM I, yaitu regulasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Ketiga fokus ini kembali menjadi landasan pada HLM II untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan merumuskan rencana aksi PAK 2025.
"Utamanya, advokasi kebijakan, berupa penyusunan naskah urgensi PAK untuk memperkuat responsivitas pemangku kepentingan," tegasnya.
Ibnu juga menekankan pentingnya penguatan regulasi melalui PKS Interkoneksi Sistem dan Data dengan Single Sign-On (SSO), serta revisi Keputusan Direktur Jenderal terkait ketentuan wajib sisipan PAK dalam mata kuliah umum di perguruan tinggi.
Adapun aspek implementasi meliputi penyusunan sejumlah panduan, mulai dari buku panduan jenjang dini-dasar-menengah, peta kompetensi, panduan gratifikasi untuk pendidikan tinggi, sisipan PAK dalam mata kuliah, hingga lokakarya dan pelatihan dosen PAK.
Menurut Wawan, kegiatan ini bukan hanya memperkaya materi, tetapi mengisi kekosongan standar integritas yang selama ini sangat bergantung pada inisiatif daerah.
"Kita mengevaluasi yang sudah kita lakukan. Beberapa hal yang sudah kita bahas harus ditindaklanjuti tahun ini, dan mana yang akan ditindaklanjuti pada tahun depan," pungkasnya.
Pertemuan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, Kemendikdasmen, Kemendikti Sains dan Teknologi, dan Bappenas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperbaiki pola kerja sektor pendidikan dalam membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan.(*)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis (
Lingkungan
Bukan Sekedar Pemusnahan Narkoba tapi Penyelamatan Puluhan Ribu Jiwa
TNI/Polri
Ketahanan Pangan Polsek Kandis, Hamparan Jagung Tumbuh Subur dan Berkembang dengan Baik
Lingkungan
Jusuf Kalla Krisis Ekonomi dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan, Universitas Harus Hadir Memberikan Solusi
Article
kabarmelayu.com,PEKANBARU PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menambah rute penerbangan i
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Opsnal Polsek Senapelan meringkus sorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang selama ini mere
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak enam jemaah haji asal Provinsi Riau saat ini dilaporkan masih harus menjalani perawatan intensif di rum
Muslim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herma
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, memimpin langsung prosesi pelantikan puluhan pejabat di lin
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak dua peserta seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau dipastikan gugur, Kedua
Pemerintahan
