Kartu Prakerja Dikritik: Rakyat Perlu Makan, Bukan Pelatihan!

JAKARTA - Program kartu pra kerja yang digagas Presiden Jokowi menuai kritikan karena dianggap tak adaptif dengan kondisi terkini. Program ini memang sudah disiapkan jauh sebelum ada pandemi corona atau COVID-19. Pandemi corona memang sudah berdampak terhadap 2,8 juta dirumahkan dan PHK.

Pemerintah harusnya melakukan modifikasi manfaat dari program ini, sehingga targetnya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang terhimpit corona, terutama yang terkena PHK dan dirumahkan. Saat ini, kebutuhan pokok seperti pangan lebih penting dari sekadar pelatihan yang bisa dilaksanakan pada lain waktu.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono kembali menegaskan apresiasinya soal stimulus yang Rp 405,1 triliun itu. Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya jangan terlambat dan jangan salah sasaran, jangan salah eksekusi. Alasannya, bila terlambat akan kehilangan daya redam terhadap keterpurukan ekonomi karena corona.

Baca Juga:

• Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
• Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

"Contohnya yang nggak tepat itu adalah subsidi kartu pra kerja kok diberikan dalam bentuk training (pelatihan). Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan," kata Iwantono kepada CNBC Indonesia, Senin (13/4).

Ia beralasan selama ini kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan oleh instansi pemerintah cenderung tak efektif dan memboroskan anggaran.

Baca Juga:

• Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
• Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

"Angkanya besar itu, 1 orang (peserta pra kerja) Rp 1.000.000,- kalau ada 5,6 juta orang sudah Rp 5,6 triliun, malah kalau nggak salah ada anggaran sebesar Rp 20 triliun. Uang itu akan lebih bermanfaat kalau diberikan langsung kepada penerimanya, supaya dapat digunakan untuk membantu mereka bertahan hidup," katanya.

"Walaupun tidak harus semua tunai, sebagian bisa dalam bentuk barang, misalnya beras. Kalau semua tunai nanti malah dipakai mudik," katanya.

Ia juga mengkritik bahwa alokasi anggaran pelatihan itu malah diberikan kepada lembaga training online sebagai bagian dari sasaran program kartu pra kerja. Pemerintah memang menggandeng Project Management Office (PMO) sebagai pelaksana program.

"Enak banget yang terima uang itu, siapa kira-kira?. Jangan begitulah, rakyat ini sedang susah, berikanlah uang itu pada yang memang berhak menerimanya," katanya.

Menyoal kartu pra kerja ini, hingga 14 April 2020, sudah ada 3,8 juta calon peserta yang mendaftar di situs prakerja.go.id. Di mana 2,3 juta melakukan verifikasi email dan 1,6 juta melakukan verifikasi NIK. Dari total tersebut 926.790 peserta dinyatakan bergabung dengan batch I program ini.

Program Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Bentuknya pelatihan online dan tatap muka.

Setiap peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta selama 4 bulan. Dana ini untuk bayar pelatihan dan membeli sembako. Program Prakerja menyasar 5,6 juta orang dengan anggaran Rp 20 triliun.

(CNBCIndonesia.com)

Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah

Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin

Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu

Wabup Yuliantini Sampaikan Sambutan Bupati Inhil Terhadap Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati Inhil Tahun 2025