Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Senin, 04 Mei 2026 WIB
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) mengeluhkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tengah pandemi covid-19. Pemerintah pusat ingin industri tetap operasi, tetapi daerah justru ingin sebaliknya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/04/20).
Ketidaksinkronan ini tercermin dari perbedaan operasional produksi bagi industri makanan dan minuman di setiap daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat ini tercatat ada 24 daerah yang sudah memberlakukan PSBB. Menurut Adhi, hal ini bisa menghambat kinerja industri makanan dan minuman.
Baca Juga:
"Beberapa hal yang kami alami, pertama, ketidaksinkronan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat selalu ingin industri berjalan terutama industri makanan minuman, supaya tetap beroperasi untuk menjaga ketersediaan dimana pada saat ini sangat sulit mengandalkan pangan segar," kata Adhi.
Sementara, di tingkat pemerintah daerah ada beberapa daerah yang meminta kegiatan industrinya berhenti hingga tutup total, salah satunya seperti di Sumatera. "Bahkan ada beberapa daerah yang harus ditutup industrinya meskipun kita sudah mendapatkan izin (dari kementerian perindustrian)," katanya.
Baca Juga:
Selain itu, dia mengaku beberapa daerah mewajibkan pekerja industri yang tetap beroperasi untuk melakukan rapid test. Padahal, hal tersebut kurang efektif dilakukan bagi orang sehat, terlebih biayanya sangat mahal.
Ia mengatakan saat penerapan PSBB rantai pasok memang terganggu, masalah logistik terutama di angkutan darat dan angkutan laut ternyata tidak imbang antara pulang dan pergi. Adhi mencontohkan untuk truk pulang pergi ada muatan sekarang banyak truk yang pulang pergi belum tentu ada muatan yang sama, sehingga ini menyebabkan gangguan di dalam logistik.
"Hal ini menyebabkan dampak ekonomi yang luar biasa dan mulai dirasakan penurunannya oleh industri makanan dan minuman," jelas Adhi.
(CNBCIndonesia.com)
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pemerintahan
Aksi Hardiknas Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
Peristiwa
kabarmelayu.comJAKARTA Indonesia pernah menjadi kiblat pendidikan di Asia Tenggara, bahkan sampai diminta negara tetangga untuk membantu m
Article
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comINHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini S.Sos, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kab. Inhil Masa Persidan
Pemerintahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen