Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Minggu, 03 Mei 2026 WIB
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penggunaan rekening pribadi pejabat dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sejumlah kementerian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami temuan tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Menurutnya KPK akan menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam temuan tersebut atau hanya sekadar kesalahan administrasi.
"KPK akan mendalami apakah ada indikasi perbuatan pidana atau kesalahan administrasi," katanya di Jakarta, Kamis (23/7/2020).
Baca Juga:
Jika KPK melihat temuan itu hanya kesalahan administrasi belaka, Ghufron mengatakan hal tersebut harus segera diperbaiki oleh instansi terkait. Namun KPK akan melakukan penindakan jika ditemukan kesalahan administrasi yang sengaja dibuat dan menimbulkan keuntungan bagi sejumlah oknum.
"Kalau kemudian ada indikasi kesalahan administrasi itu disengaja dan kemudian diduga ada keuntungan-keuntungan pribadi maka kemudian KPK tentu akan melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.
Baca Juga:
Diketahui, BPK menemukan ada aliran anggaran negara ke rekening pribadi di sejumlah kementerian atau lembaga mencapai Rp71,78 miliar. Kementerian atau lembaga itu antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
Anggota BPK Hendra Sunanto berencana memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya akan diminta untuk menyelesaikan kesalahpahaman mengenai rekening pribadi ini dalam penyaluran APBN.
"Kami akan minta Kemenkeu dan Kemenhan duduk bersama biar jadi legal, jadi sudah di integrasi dan hasil pemeriksaan benar," ujar Hendra di dalam diskusi virtual di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
(iNews.id)
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pemerintahan
Aksi Hardiknas Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
Peristiwa
kabarmelayu.comJAKARTA Indonesia pernah menjadi kiblat pendidikan di Asia Tenggara, bahkan sampai diminta negara tetangga untuk membantu m
Article
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comINHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini S.Sos, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kab. Inhil Masa Persidan
Pemerintahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen