Ketua FJTI Nilai BK Tidak Profesional, Oknum "Dewan Bayar Media" Hanya Disanksi Administratif

kabarmelayu.comINHIL - Ketua Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir (FJTI), Superto, menilai Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil tidak profesional dan tak transparan dalam menyelesaikan masalah "Oknum Dewan Bayar Media".

Badan Kehormatan Dewan terkesan ikut bercanda dalam mengurus oknum dewan yang suka "bercanda". Oknum tersebut hanya dijatuhi sanksi administratif tanpa memberikan penjelasan dan kewajiban meminta maaf secara terbuka kepada para wartawan dan masyarakat.

"Sangat disayangkan, setelah kegaduhan yang ditimbulkan di grup WhatsApp dan ruang publik, oknum tersebut hanya dijatuhi sanksi administratif tanpa ada kewajiban meminta maaf secara terbuka kepada para wartawan dan masyarakat," ujar Ketua FJTI Superto.

Baca Juga:

• SMSI Riau Minta Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 Dikaji Ulang
• Samsuri Daris Reses di Kecamatan Reteh, Serap Aspirasi

Padahal, dijelaskan Superto sudah berkali-kali para awak media menyampaikan tuntutan ini kepada pihak DPRD agar oknum dewan mau bayar media tersebut, untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh awak media di Indragiri Hilir.

Tapi sampai saat ini tak dilakukan, dalam rapat paripurna dilakukan tanpa ada pihak media. Tentunya hal itu menurut Superto sesuatu yang lucu dan janggal, sebab oknum dewan tersebut bersalahnya kepada para awak media dengan pernyataan kontroversial di group WhatsApp, tapi minta maafnya kepada peserta rapat paripurna.

Baca Juga:

• Truk Batu Bara Bikin Jalan di Kuala Cinaku Makin Parah
• Perjuangan Membuahkan Hasil, Perbaikan jalan dan Jembatan di Parit Landang Dilanjutkan ke Parit Tamrak

" Kita heran juga, kenapa sampai saat ini, pihak DPRD atau BK tidak menpertemukan dan menghadirkan oknum dewan tersebut kepada kami para wartawan agar masalahnya selesai. Jadi wajar aja, jika ada orang menduga ada kong kalikong antara mereka " tegas perto

Terkait masalah ini, dalam waktu dekat Ketua FJTI berencana akan menyurati Ketua DPRD Inhil untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar memanggil BK dan oknum dewan terkait serta seluruh para media untuk duduk bersama terkait penyelesaian masalahnya.

" Masalah ini, menyangkut marwah para awak media yang di kabupaten Indragiri Hilir, jadi kita berharap para anggota dewan bisa berlaku profesional jangan membuat keputusan yang hanya berupa sanksi administratif tanpa penjelasan detail mengenai jenis pelanggarannya dan adanya upaya permohonan maaf kepada pihak yang disudutkannya " harapnya.

SMSI Riau Minta Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 Dikaji Ulang

Samsuri Daris Reses di Kecamatan Reteh, Serap Aspirasi

Truk Batu Bara Bikin Jalan di Kuala Cinaku Makin Parah

Perjuangan Membuahkan Hasil, Perbaikan jalan dan Jembatan di Parit Landang Dilanjutkan ke Parit Tamrak

Teror Harimau di Pulau Burung, BBKSDA Riau Pantau Gunakan Drone

Anggota DPRD Riau Ini Nilai Program MBG Belum Sentuh Maksimal Daerah 3T seperti Inhil