Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Senin, 04 Mei 2026 WIB
Seorang warganet yang mengklaim uangnya terpotong secara otomatis untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru-baru ini viral di media sosial. Untuk memperkuat argumennya ia menyertakan secarik struk pembayaran dari sebuah bank.
Dalam hasil tangkap layar yang banyak beredar di media sosial itu, ia heran mengapa uangnya bisa terpotong. Padahal, ia tidak merasa pernah memberikan izin untuk melakukan autodebet.
“Percayalah…
Baca Juga:
255.000 itu saya nggak melakukan transaksi apa apa terus tiba2 kedebet 255.000. Lah kok bisa??? Setelah telp ke customer care jawabannya enteng…
Bapak punya BPJS??
Baca Juga:
Iya buk…
Sekarang auto debet Bapak…
Nah, kan mampus habis itu dah…
Ngambil paksa tanpa ijin pula…
Sekarang belum naek…
Tahun 2020, 1 bulannya 2x lipat itu terus auto debet, dimatikan pun tak bisa…” tulis pesan tersebut.
Hal tersebut kemudian diklarifikasi Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Ma’ruf. Dalam pesan singkatnya kepada VIVA, Iqbal menyatakan bahwa pesan tersebut tidak benar.
"Untuk mengaktifkan layanan autodebet, harus ada persetujuan tertulis (surat kuasa) dari peserta JKN-KIS yang bersangkutan," kata Iqbal, Selasa, 26 November 2019.
Ia menjelaskan bahwa hal ini berlaku untuk calon peserta JKN-KIS yang baru akan mendaftar maupun peserta JKN-KIS yang sudah terdaftar. Sehingga, tidak benar jika otomatis digunakan layanan autodebet tanpa persetujuan tertulis jadi peserta.
Iqbal melanjutkan, sesuai dengan Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Th. 2018, seluruh peserta JKN-KIS wajib terdaftar layanan autodebet.
Hal ini untuk memastikan status peserta yang bersangkutan senantiasa aktif sehingga dapat terlindungi jaminan kesehatan jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan.
(viva.co.id)
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pemerintahan
Aksi Hardiknas Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
Peristiwa
kabarmelayu.comJAKARTA Indonesia pernah menjadi kiblat pendidikan di Asia Tenggara, bahkan sampai diminta negara tetangga untuk membantu m
Article
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comINHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini S.Sos, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kab. Inhil Masa Persidan
Pemerintahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen