Kelompok Tani SKB Pangean Merasa Dibohongi PT. RAPP, Tuntut Penyelesaian Lahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah memberlakukan uji coba sistem pajak online yang dilakukan Dispenda Pekanbaru. Namun Komisi II DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan karena bank swasta dalam hal ini BJB yang menjadi mitra pemerintah, bukan bank daerah.
"Pajak online kenapa menggunakan bank BJB kok bukan bank daerah. Kenapa demikian, kami Komisi II belum mendengarkan secara langsung kenapa pihak Dispenda jatuh kesana pilihannya, kenapa tidak diperdayakan Bank Daerah, kita kan ada Bank Riaukepri, kenapa tidak kerjasama dengan mereka. Gunakan IT yang mereka miliki," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Selasa (1/11/16).
Ditegaskan Politisi Demokrat ini, bahwa terkait Dispenda gunakan bank swasta dalam hal kerjasama sistem Pajak Online hingga setakat ini belum ada koordinasi dengan legislatif. Maka Komisi II akan menjadwalkan hearing dengan Dispenda Pekanbaru guna mempertanyakan kajian sistem pajak online ini.
Baca Juga:
"Kita akan panggil, mendengar alasannya kenapa demikian, apa kontribusi BJB kepada kita, apa keuntungan mereka dapat dari situ. Karena sampai akhir ini kita tidak temukan kajian itu, apa sudah disiapkan secara matang," terangnya.
Kemudian persoalan yang disoroti Komisi II juga mengenai enam lokasi percobaan yang kini dilakukan Dispenda hanya kepada tempat usaha kecil seperti tempat karaoke keluarga. Padahal menurut Azwendi, potensi pajak itu yang besar ada di sektor tempat hiburan malam, mal, hotel, dan restoran.
Baca Juga:
"Kenapa tidak tempat hiburan besar, seperti XP, MP, sebagai sampel, karena kita menduga selama ini pajak mereka tidak sesuai pembayarannya, hanya di bawah Rp10 juta sebulan, itu prioritaskan untuk PAD kita, potensi pajak sangat besar hiburan, hotel dan restoran, cari yang ramai, jangan yang sepi," sarannya.
Untuk menertibkan sistem pajak online ini, Azwendi meminta pemerintah tidak tanggung-tanggung, jika perlu libatkan pihak keamanan agar tidak lagi terjadi kebocoran PAD.
"Alat sudah kita gunakan, maka harus ditertibkan semua menjadi sistem online sehingga tidak lagi terjadi kebocoran di sana-sini," ungkapnya. (rec)
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.comPEKANBARU Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PW &039Aisyiyah) Riau sukses menyeleng
Parlemen