JAKARTA - Analis Politik POINT Indonesia Arif Nurul Imam menilai, rencana pemerintah menunda penyidikan, penyelidikan terkait calon kepala daerah yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka menjadi preseden buruk.
Sebab, kata Arif, rencana ini justru akan mendorong masyarakat salah memilih siapa yang layak menjadi kepala daerah, termasuk bebas dari korupsi.
“Penundaan status tersangka calon kepala daerah justru akan memperburuk kualitas demokrasi, karena pemilih akan disodori kandidat yang tidak layak menjadi pemimpin lantaran terlibat skandal korupsi,” kata Arief, Selasa (13/3/2018).
Baca Juga:
Menurutnya, pilkada adalah kontestasi untuk melahirkan pemimpin yang kredibel, pro rakyat, termasuk bebas korupsi. Karena itu, penundaan ini justru akan memperburuk kualitas Pilkada.
"Penundaan status tersangka calon kepala daerah justru mendegradasi tujuan digelar Pilkada," sambungnya.
Baca Juga:
Kata Arif, penundaan ini tak layak diteruskan. KPK, harus segera mengumumkan calon kepala daerah yang terjerat korupsi karena akan menjadi referensi pemilih, sehingga pemilih tidak salah pemimpin.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. Penundaan ini agar tahapan pilkada serentak tidak terganggu.
"Ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 12 Maret 2018 kemarin.
Wiranto mengatakan permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah. Sebab risiko calon yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh KPK akan berpengaruh pada perolehan suara.
"Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," terang Wiranto.
(sumber: okezone.com)
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.comPEKANBARU Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PW &039Aisyiyah) Riau sukses menyeleng
Parlemen