Thahjo Kumulo Ajak Masyarakat Lawan Praktek Politik Uang

JAKARTA - kabarmelayu.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak masyarakat melawan berbagai jenis praktik politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan menjelang pilkada serentak yang akan digelar pada Februari 2017 mendatang.

"Pada pilkada serentak, yang harus kita lawan adalah politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam tanda petik adalah menghalalkan segala cara termasuk, di dalamnya mengembangkan kampanye maupun isu bersifat provokatif yang membahayakan persatuan dan kestauan bangsa," kata Mendagri di Jakarta, Rabu (28/9/16).

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada serentak akan digelar di tujuh provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sebanyak 153 pasangan calon yang mendaftar, terdiri atas tujuh pasangan calon pada pemilihan gubernur, 18 pemilihan wali kota, dan 76 pemilihan bupati.

Baca Juga:

• Kemelut Riau Pos Grup, Rida K Liamsi Mengaku Diperlakukan Tak Adil
• Pemko Gandeng Kader PKK Jaring Anak Putus Sekolah di Pekanbaru

Mendagri mengatakan, pemerintah telah meminta Kepolisian serta Kementerian Komunikasi dan Informatia (Kominfo) mengusut tuntas siapa pun yang menyebarkan lewat media sosial (medsos) pesan-pesan yang sifatnya provokatif dan menganggu stabilitas daerah.

"Pilkada ini harus aman, demokratis," tegasnya.

Baca Juga:

• Sempat Menghilang, Bupati dan Sekda Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK Malam Ini
• Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino

Ia juga mengingatkan para pasangan calon gubernur, wali kota, dan bupati agar tidak menjadikan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) untuk menebar kebencian.

"Tidak boleh. Kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat mempunyai pilihan politik, nurani, dan sikap politik untuk memilih calon yang sesuai hati nurani," katanya.

Disebutkan, terdapat sejumlah kelompok yang kini berusaha menebarkan isu-isu berbau SARA dan bernada provokatif di Jakarta.

"Ada. Kepolisian sudah mempunyai datanya, termasuk BIN. Kami terus berkomunikasi dengan Kepolisian, BIN, dan Bawaslu. Dan, yang penting jangan sampai ada politik uang. Itu bisa merusak demokrasi," ujar Mendagri.

(riauterkini.com)

 

Kemelut Riau Pos Grup, Rida K Liamsi Mengaku Diperlakukan Tak Adil

Pemko Gandeng Kader PKK Jaring Anak Putus Sekolah di Pekanbaru

Sempat Menghilang, Bupati dan Sekda Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK Malam Ini

Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT di Kuansing, Bupati dan Sekda Masih Menghilang

41.578 Personel Polri Naik Pangkat, 87 Perwira Tinggi