Cegah TPPO dari Meranti Perlu Koordinasi APH

MERANTI - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkum HAM) Riau, Budi Argap Situngkir mengajak agar semua pihak ikut mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang biasanya masuk melewati ''pelabuhan tikus" di Kepulauan Meranti.

Para pencari kerja yang melewati pelabuhan tak resmi itu disinyalir merupakan korban TTPO.

"Terkadang ada yang hanya untuk menjadi pekerja kasar, yang tidak punya skill ke luar negeri, masa kita biarkan. Dia sudahlah bukan orang Selatpanjang, mungkin dari Jawa Barat atau NTT, ngapain harus dari Selatpanjang," terang Budi Argap Situngkir.

Baca Juga:

• Modus Kunjungi Saudara, Pengiriman PMI Ilegal di Dumai Terbongkar
• Polisi Amankan 29 Korban TPPO Berbayar Belasan Juta di Dumai

Hal tersebut menurutnya karena lebih dekat dari Jakarta ke Singapore atau Malaysia. Ada kemungkin tenaga kerja ini diseludupkan atau diperdagangkan. Dan itu harus dicegah.

Untuk mengatasi itu, butuh kerja sama pemangku kepentingan. Sehingga, pencegahan dapat dilakukan dengan maksimal.

Baca Juga:

• Polres Dumai Gagalkan Penyelundupan 63 PMI Ilegal dan 7 WNA ke Malaysia
• Pasutri di Bengkalis Diduga Terlibat TPPO, 5 Pekerja Migran Ilegal Diamankan

"Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegahnya. Imigrasi selalu berkoordinasi dengan APH (aparat penegak hukum) baik kepolisian maupun TNI AL untuk memantau," ujar Budi.

Untuk pengawasan ada di kewenangan APH. Kalau sudah ditangkap baru Imigrasi berperan. Keimigrasian sendiri memiliki keterbatasan, seperti ketiadaan armada. Oleh sebab itu perlu koordinasi APH.

Diakui Budi Argap, untuk di Kabupaten Kepulauan Meranti, kerja sama APH dengan pemerintah daerah setempat maupun pihaknya terutama dalam mencegah TPPO sudah sangat bagus, dan hubungan yang baik ini harus terus ditingkatkan.

"Orang yang berusaha masuk dari pelabuhan-pelabuhan tikus itu harus kita cegah secara bersama, makanya ini butuh dukungan semua pihak termasuk teman-teman dari media," ungkapnya.

Jka pencegahan tersebut hanya mengandalkan aparat penegak hukum pasti akan terasa berat. Pencegahan butuh kerjasama semua pihak terkait termasuk masyarakat.(mer)

Modus Kunjungi Saudara, Pengiriman PMI Ilegal di Dumai Terbongkar

Polisi Amankan 29 Korban TPPO Berbayar Belasan Juta di Dumai

Polres Dumai Gagalkan Penyelundupan 63 PMI Ilegal dan 7 WNA ke Malaysia

Pasutri di Bengkalis Diduga Terlibat TPPO, 5 Pekerja Migran Ilegal Diamankan

Polres Bengkalis Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia

Remaja Perempuan di Inhu Dilaporkan Hilang, Ditemukan di Jambi