Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua IPMPB-Pekanbaru, Salamuddin Toha, melalui keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat demi menjaga efektivitas kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Baca Juga:
"Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, justru akan memperpanjang rantai birokrasi dan berpotensi menghambat kecepatan pengambilan keputusan, khususnya dalam kondisi darurat keamanan," ujar Ketua IPMPB-Pekanbaru.
Menurutnya, sebagai alat negara, Polri harus memiliki ruang gerak yang cepat, independen, dan profesional tanpa terhambat kepentingan birokrasi yang berlapis. Ia menilai posisi Polri di bawah Presiden justru memperkuat peran strategis institusi tersebut dalam menjaga stabilitas nasional.
Baca Juga:
IPMPB-Pekanbaru juga menegaskan bahwa mahasiswa mendukung Polri yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Polri diharapkan terus meningkatkan kinerja, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.
"Polri harus tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kami berharap profesionalisme dan integritas Polri terus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan publik," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (25/1/2026).
Kapolri menilai, penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi serta menciptakan tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, posisi Polri langsung di bawah Presiden sangat penting agar dapat bergerak cepat dan efektif tanpa terhambat struktur birokrasi tambahan.
"Jika Polri tidak langsung di bawah Presiden, akan muncul potensi 'matahari kembar' yang justru melemahkan sistem pemerintahan," ujar Kapolri saat itu.
IPMPB-Pekanbaru menilai sikap Kapolri tersebut sejalan dengan semangat reformasi kepolisian dan kepentingan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.(*)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Lukaluka
Peristiwa
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi perhatian publik. Guna M
Sosial
Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap kabel fiber optik milik provider yang semrawut dan
Pemerintahan