Dinilai Terafiliasi Wahabi, GP Ansor Inhil Tolak Peningkatan Status Surau di Sungai Beringin

kabarmelayu.com,INHIL – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menolak rencana peningkatan status sebuah surau di Jalan H. Chalid, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, menjadi masjid. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian organisasi dalam menjaga kerukunan umat beragama serta mempertahankan paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indragiri Hilir.

Pernyataan sikap itu dikeluarkan GP Ansor Inhil pada Ahad (2/8/2026), menyusul berkembangnya polemik di tengah masyarakat terkait keberadaan surau yang dinilai berafiliasi dengan ajaran Salafi-Wahabi.

Ketua GP Ansor Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Suyuti, S.Pd.I. menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan ditujukan kepada umat Islam ataupun rumah ibadah, melainkan terhadap dugaan penyebaran ajaran yang berafiliasi dengan paham Salafi-Wahabi yang dinilai berpotensi menimbulkan gesekan sosial dan bertentangan dengan karakter Islam dinusantara yang moderat, toleran, dan menghargai tradisi keagamaan masyarakat setempat.

Baca Juga:

• Bupati Kukuhkan Kepengurusan FPK dan FKUB Inhil 2025-2030, Wujudkan Sinergitas dalam Keberagaman
• Muhammad Suyuti Ketua GP Ansor Inhil 2025-2029

"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk beribadah. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak memicu konflik sosial ataupun memperbesar ruang berkembangnya paham yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah umat," ujar Muhammad Suyuti.

GP Ansor Inhil menilai bahwa setiap usulan peningkatan status surau menjadi masjid harus melalui proses kajian yang objektif, melibatkan masyarakat tempatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Kementerian Agama agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspek sosial, keagamaan, dan kemaslahatan masyarakat.

Baca Juga:

• Gita Wirjawan Paparkan Kunci Transformasi Asia Tenggara, Dari Literasi hingga Energi
• Wabup Yuliantini: Keberagaman Harus Jadi Perekat Persatuan di Inhil

Dalam pernyataan sikapnya, GP Ansor Inhil menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Menolak peningkatan status surau tersebut menjadi masjid sebelum dilakukan kajian yang komprehensif dan objektif.
2. Mendesak Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, MUI, FKUB, dan instansi terkait agar tidak memberikan persetujuan peningkatan status sebelum seluruh proses kajian selesai dilakukan.
3. Meminta Kementerian Agama melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang terbukti memiliki afiliasi dengan paham Salafi-Wahabi apabila hal tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan.
GP Ansor Inhil juga mengimbau seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas daerah, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan beragama.

Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama tersebut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, serta memperkuat persatuan masyarakat Indragiri Hilir.

"Kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun elemen masyarakat, dapat mengedepankan kepentingan umat dan menjaga harmoni kehidupan beragama. Persatuan adalah modal utama dalam membangun Indragiri Hilir yang damai dan bermartabat," tutup Muhammad Suyuti.

Bupati Kukuhkan Kepengurusan FPK dan FKUB Inhil 2025-2030, Wujudkan Sinergitas dalam Keberagaman

Muhammad Suyuti Ketua GP Ansor Inhil 2025-2029

Gita Wirjawan Paparkan Kunci Transformasi Asia Tenggara, Dari Literasi hingga Energi

Wabup Yuliantini: Keberagaman Harus Jadi Perekat Persatuan di Inhil

Pendirian Tempat Ibadah tak Perlu Rekomendasi FKUB, MUI tak Mau Gegabah

Ciptakan Pilkada Damai 2024, FKUB Berperan Penting