Tuntut Plasma 20 Persen PTPN V Regional III, Warga Ngaso Temui DPRD Riau
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mendatangi DPRD Provinsi R
Sosial
Secara rinci, per 16 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB, jumlah NIB yang diterbitkan menembus 10.000.019 dengan komposisi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 9.909.900 NIB, usaha menengah sebanyak 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB.
Momen 10jutaNIB di ulang tahun OSS bulan ini menjadi kado spesial pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Bukan untuk berpuas diri, namun menjadi momen refleksi bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan layanan yang lebih baik.
Baca Juga:
Dede, pelaku usaha toko kelontong anggota Sampoerna Retail Community (SRC), mengaku merasa dimudahkan dalam melakukan pengajuan pinjaman modal usaha ke bank sejak memiliki NIB.
Ia juga merasa diuntungkan karena prosesnya tidak berbelit-belit. SRC merupakan binaan PT HM Sampoerna Tbk, salah satu mitra OSS, yang memiliki jaringan toko kelontong dengan lebih dari 250.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia
Baca Juga:
"Dulu sebelum punya NIB, ketika pinjaman sudah berakhir, SKU-nya harus baru. Kini setelah punya NIB, enggak perlu bikin SKU baru lagi, karena NIB berlaku selamanya. Hanya tinggal melanjutkan saja," ungkap Dede yang berasal dari Tangerang, Banten dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).
Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha. Apalagi jika dibandingkan dengan capaian pada saat sistem OSS genap berusia dua tahun pada Agustus 2023 lalu yaitu sebesar 5 juta, telah terjadi kenaikan signifikan dari jumlah NIB yang terbit.
Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun sejak ulang tahun OSS yang kedua, telah terbit lebih dari 5 jutaNIB. Sistem OSS semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Lonjakan penerbitan NIB ini menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sudah semakin tinggi.
Pelaku UMK tidak perlu lagi repot-repot mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Kini, cukup dengan memperoleh NIB, UMK dapat menjalankan bisnisnya.
Semakin tingginya kesadaran pelaku usaha ini, tidak lepas dari kerja sama yang terjalin antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan asosiasi masyarakat untuk mensosialisasikan kemudahan dalam membuat legalitas usaha.
Kementerian Investasi/BKPM secara konsisten berupaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk mengurus perizinannya. Kolaborasi dengan sistem-sistem terkait perizinan dari kementerian/lembaga lain terus dilakukan. Hingga saat ini terdapat 38 K/L yang telah terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Risiko.(sumber)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perwakilan masyarakat Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mendatangi DPRD Provinsi R
Sosial
kabarmelayu.com,DUMAI Persiapan Konferensi Kota (Konferkot) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Dumai telah mencapai 98 persen. Agenda ya
TNI/Polri
kabarmelayu.com,RIAU Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) kembali menjadi sorotan. Akademisi hukum, D
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sepanjang tahun 2026 ini sebanyak 65 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan pembakaran hutan dan la
Hukrim
Kapolsek Teluk Meranti Pasang 6 Plang Peringatan di Lokasi Karhutla
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPTD Labkesmas) Kabupaten Bengkalis berhasil m
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Sekdakab H. Tantawi Jauhari, mengambil sumpah sekaligus melantik 18 Pejabat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen tinggi dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Pemko membuka jala
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kualitas
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Dewan Penasihat (DP) bersama Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat di Kantor PW
TNI/Polri